Paripurna Parubahan Susunan OPD Dihujani Interupsi

Rapat paripurna DPRD Sulsel.
Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Paripurna perubahan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DPRD Sulsel dihujani interupsi dari sejumlah legislator, Kamis 31 Oktober.

Penyebab mereka buat gaduh dikarenakan salah satu Ranperda yakni Perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah tidak dibahas dalam rapat paripurna tersebut.

Awalnya, Legislator Sulsel Fraksi PDI Perjuangan Rudy Pieter Goni mempertanyakan mengapa Ranperda tersebut tidak dibahas, padahal dalam undangan yang dia terima ada tiga Ranperda yang akan dibahas.

“Saya meminta penjelasan kepada Pimpinan DPRD, kenapa Ranperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah tidak dibahas. Padahal agendanya dalam undangan paripurna ini kita bahas tiga Ranperda,” ujar RPG akronim Rudy Pieter Goni.

Hal yang sama diutarakan oleh Anggota Fraksi PKB Irwan Hamid dan Wakil Ketua Fraksi PPP A Sugiarti Mangun Karim mereka mengatakan seharusnya Ranperda OPD ini dahulu disahkan kemudian Tata Tertib DPRD diparipurnakan.

Baca Juga:  NA Tegaskan Stadion Mattoanging Aset Pemprov

Ketua Fraksi PKS Sri Rahmi juga turut mempertanyakan mengapa Ranperda OPD tidak dibahas, padahal ini semua sudah tidak ada masalah dan sudah selesai.

“Suara ketua Fraksi PKS juga pimpinan, bahwa agenda-agenda kita seharusnya segera berjalan. Oleh karena itu, agar Ranperda OPD segera ditetapkan,” ucap Sri Rahmi.

Ketua Fraksi PAN Syamsuddin Karlos turut bicara, dia mengatakan Pimpinan DPRD tidak boleh memperlambat proses pengesahan Ranperda OPD menjadi Perda.

Sementara itu Fraksi NasDem, Arum Spink menilai ranperda tersebut pada intinya ingin disampaikan bahwa ada tahapan yang tidak dilalui sebelum diparipurnakan.

“Ini hanya persoalan waktu, kalau misalnya sebentar pimpinan memanggil kita semua untuk membahas itu, saya pikir besok bisa kita agendakan lagi,” ungkapnya saat ditemui usai paripurna.

Baca Juga:  Wagub Yakin Lahan untuk Bendungan Jenelata Tak Akan Bermasalah

Menurutnya interupsi PDI-P memang substansial, lantaran adanya satu tahapan pembahasan yang dilewati dan kemudian dibawa ke Paripurna, meski begitu ia urung memperpanjang.

“Saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan, kita tunggu saja bagaimana sikap pimpinan,” ujarnya.

Diketahui dalam rapat paripurna tersebut ranperda peleburan OPD memang disisipkan, kendati setelah hujan interupsi, oleh Pimpinan DPRD ranperda tersebut batal disepakati.

Diketahui sebelumnya, peleburan OPD memang telah direncanakan Nurdin Abdullah jauh-jauh hari, sejumlah OPD rencananya akan dilebur dalam satu OPD, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang, yang tidak lain adalah hasil dari peleburan dari Dinas Bina Marga dan Dinas Sumberdaya Air dan Cipta Karya serta Dinas tata ruang.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh A Ina Kartika Sari selaku Ketua DPRD Sulsel, didampingi Syaharuddin Alrif, Darmawangsyah Muin dan Muzayyin Arif masing-masing sebagai wakil ketua.

Baca Juga:  DLH Ajak Masyarakat Tingkatkan Peran Serta Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

(Muh. Seilessy)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.