Pembahasan Lahan Kereta Api Jalur Makassar Tertunda

Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Rencana pembebasan lahan Kereta Api Makassar – Parepare , segmen E yang melewati Maros-Makassar tertunda, setelah hasil kajian dari tim yang terbentuk mendapati jumlah titik lahan yang akan digunakan justru bertambah satu titik.

Inline Ad

Penambahan lahan yang bermasalah ini, terungkap saat Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyatakan keberatan terkait lahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial milik Pemkot, masuk dalam perencanaan jalur Kereta Api.

Belum lagi, adanya rencana pembuatan stasiu di Lantebung, yang diminta oleh Danny Pomanto untuk diperjelas.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Inventarisir terkait lahan tersebut, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (21/6)

Pembangunan Kereta Api jalur Makassar, dimana rencana pembangunan akan dilakukan pada 2024 nanti, namun pembebasan lahan mulai dilakukan agar tidak menganggu pengerjaan fisik.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,Abdul Hayat Gani menjelaskan ada beberapa , point jadi pembahasan dan ini dilakukan inventarisasi karena ada beberapa pemilik lahan, dan menghasilkan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam bal ini, Wali Kota menunda pelaksanaan dan selanjutnya mengembalikan ke Kementerian Perhubungan.

“Jadi di tunda, karena ada penambahan titik yang lahannya bermasalah, dan Pak Wali Kota (Danny Pomanto, red) telah ada beberapa arahan yang akan di jadikan opsi , untuk dibawa rapat ke selanjutnya,” jelas Abdul Hayat.

Ia menambahkan, jika tidak ada keputusan yang didapatkan hanya opsi yang diajukan

“Persoalannya masalah tehnis, dan sudah di jelaskan, termasuk menentukan program kegiatan dan pembangunan jalur , mulai dari perencanaan kota, perencanaan dari strategis nasional, kepentingan masyarat,” jelas Abdul Hayat.

Abdul Hayat menambahkan, yang ingin di hindari ada konflik sosial yang bisa saja terjadi.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan rapat bersama untuk menyamakan persepsi, terkait lahan yang bermasalah ini

“Tadinya ada empat yang tersandung pembebasan lahan. Sekarang jadi lima. Karena sebelumnya lahan fasum, Pemkot dianggap tidak keberatan. Tapi saya bilang keberatan,” jelas Danny Pomanto.

Danny menyatakan,yang di PIP itu telah menjadi milik Pemerintah Kota, dan sudah diserahkan. “Harusnya Pemkot di libatkan,  kami dipanggil juga untuk bicara. Masa tanah ta, kami tidak dipanggil bicara. Ini langsung diblok-blok. Ini kan komersil. Apakah penyertaan aset itu atau apa. Ini masalah negera ada aturan hukumnya,” tegasnya

Untuk itu, Danny menyatakan akan kembali membahas ini bersama  , termasuk alasannya, dan juga masalah pembuatan terminal stasiun, di kawasan wisata Lantebung.

(Iin Nurfahraeni)

Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.