Oleh: Irnawati
Pembangunan dalam lintas sejarah, sebagai sebuah upaya penataan ekonomi sebuah negara, bisa ditelusuri dalam kurun waktu yang lama. Bahkan pemikiran Adam Smith yang disusun abad ke-18 masih dijadikan rujukan bagi pembangunan ekonomi, khususnya negara-negara maju yang mengidentifikasi ekonominya sebagai mahzab kapitalis.
Tetapi dalam proyek pembangunan sempat berhenti dalam akibat perang dunia II, dimana Eropa hancur lebur, setelah perang usai negara-negara di Eropa memerlukan pembangunan untuk menata kembali perekonomiannya.
Sebetulnya perkara yang paling banyak kita rencanakan adalah pembangunan (development). Development adalah proses sosial yang direncanakan atau direkayasa, sebuah fakta yang intinya juga merupakan perubahan sosial.
Manajemen pembangunan saat ini tengah mengalami proses transformasi paradigma dari pemerintahan (government) ke tata pemerintahan (governance). Di tingkat negara, munculnya paradigma tata pemerintahan dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan publik terhadap model pembangunan sosial ekonomi yang di monopoli oleh peran negara (state-dominated) di negara-negara sedang berkembang maupun blok sosialis.
Runtuhnya sistem komunisme dan otoritarian di ropa timur dan Asia merupakan cermin tidak relevannya sistem tersebut dengan tuntutan publik dan pemerintahan (Rosyadi,2010:2). Pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau ,mayoritas masyarakat, tanpa merusak lingkungan alam dan kultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggotra masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri (Dissaynake, dalam Dilla,2007:58-59).
Saat kita diajukan sebuah pertanyaan tentang negara dengan jumlah pulau terbanyak, tentu jawaban kita adalah Indonesia.. Ya, secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 13 ribu pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau dihuni oleh komunitas masyarakat yang memiliki karakteristik sosial, budaya dan bahkan nilai dan keyakinan serta agama yang berbeda.
Hal ini tercermin dari 300 lebih kelompok etnis yang ada di Indonesia sehingga Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya terbanyak. Dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia dengan beragam hasil kebudayaannya menjadikan tantangan dalam menciptakan sebuah integrasi sosial. Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, sangatlah terbuka bagi Indonesia untuk selalu menghadapi konflik antaretnik, kesenjangan sosial, dan sulit membangun integrasi secara tetap. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penanaman konsep pluralisme.
Pluralisme memang menjadi beban bagi pemerintahan Negara berkembang yang berada di Asia. Pembangunan yang direncakan butuh pendekatan khusus, dengan pertimbangan lebih spesifik. Sebab sejauh ini masalah yang bisa timbul dari pluralisme masyarakat adalah ledakan perpecahan yang dahsyat yaitu dis-integrasi sosial.
Hingga saat ini, media massa telah berperan besar sebagai sarana untuk persuasi top-down atau sebagai jalur untuk menyampaikan informasi dari para ahli/pemerintah ke masyarakat. Untuk mengubah situasi ini pemerintah-pemerintah di Asia, Afrika dan Amerika Latin bekerja sama dengan media komunikasi lokal (misalnya media rakyat)untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan dalam proses pembangunan.
Dewasa ini kita di Indonesia melihat adanya orientasi yang kuat yang mengarah ke bawah. Tetapi sulit diingkari, orientasi itu berasal dari kelas menengah. Para aktivis Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), betapapun menggebu-gebunya suara pernyataan tentang orientasinya kepada rakyat, tak bisa diingkari, pada umumnya berasal dari golongan elit juga. Perubahan perilaku masyarakat dari masyarakat transisi ke masyarakat modern akan mengubah pola-pola hubungan kerja secara keseluruhan.
Penulis. Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi PPs-Unpad Bandung
