Pemindahan Ibukota ke Kalimantan dikritik Fahri dan Fadli

Foto: Syahrullah
Top Ad

INIPASTI.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta izin kepada para anggota dewan untuk memindahkan ibukota negara ke Kalimantan.

Rencana pemindahan ibukota negara ini, sudah beberapa kali dibahas.

“Dengan memohon ridho Allah Swt, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibukota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi menambahkan, ibukota negara bisa menjadi representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibukota juga sebagai bentuk meratakan ekonomi.

“Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi,” ujar Jokowi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengkritik wacana Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Baca Juga:  Mendag Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Sulsel

Terlebih lagi, kata Fahri, Pemerintah pasti akan kesulitan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta.

Sebab Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia, sudah terlalu mengakar secara historis bagi bangsa.

“Terutama posisi Jakarta. Susah. Meninggalkan gedung ini [DPR/MPR] susah, gedung ini terlalu kuat sejarahnya. Istana terlalu kuat sejarahnya,” kata Fahri.

Fahri menilai, Indonesia juga akan kehilangan sejarahnya, bila ibukota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke wilayah lain.

Fahri menilai hasil kajian pemindahan ibukota yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak terlalu dalam.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta W. Kamdani menilai, rencana pemindahan Ibukota ke Kalimantan sebagai hal positif, untuk pembangunan Indonesia ke depannya.

“Dengan pemindahan ibukota, kami harapkan terjadi desentralisasi pengelolaan ekonomi dari Jawa ke kota-kota besar terdekat di daerah di mana sumber daya ekonomi kita berada agar produk kita lebih efisien,” ujar dia dalam pesan singkat, Jumat (16/8/2019)

Baca Juga:  TKN Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu di Luar Negeri ke Bawaslu

Shinta mencontohkan, produk perikanan dari Sulawesi atau Maluku bisa diproses dan dikalengkan di sana, tanpa perlu dibawa dulu ke Surabaya dan bisa langsung diekspor ke Amerika Serikat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan, pemindahan ibu kota negara yang baru ke luar Pulau Jawa dimulai tahun 2024.

Hal itu menyusul sudah hampir pastinya Kalimantan menjadi ibukota negara yang baru menggantikan DKI Jakarta.

“2024 sudah ada proses pemindahan,” kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat.

Bambang menjelaskan, dibutuhkan waktu perencanaan dan pembangunan selama empat tahun setelah diputuskan wacana tersebut berjalan.

Bambang sendiri mengungkapkan, Presiden Joko Widodo akan memutuskan wacana pemindahan ibu kota negara untuk diimplementasikan tahun ini.

Keputusan itu juga bersamaan dengan penetapan lokasi ibu kota baru.Sehingga jika dirunut, proses pemindahan ibu kota negara pada tahun 2019 sebagai keputusan, tahun 2020 sebagai proses perencanaan, tahun 2021-2023 proses pembangunan, dan tahun 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan (bs/syakhruddin)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.