Site icon Inipasti

Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, Disambut Baik Kapolri

INIPASTI.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

“Polri sebagai lembaga penegak hukum tentunya menyambut baik perjanjian ekstradisi tersebut,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Rabu 26 Januari 2022.

Dikatakan Sigit, dari segi penegakan hukum adanya perjanjian tersebut diyakini bahwa akan mengoptimalkan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

“Dalam proses penegakan hukum, hal itu akan makin mengoptimalkan pencegahan serta pengungkapan kasus kejahatan transnasional ke depannya,” ucapnya.

Perjanjian itu juga dianggap menjawab tantangan dari perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, hal itu berpotensi akan berdampak terhadap stabilitas keamanan.

Dilansir dilaman Berita Satu, Sigit juga menyampaikan, penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura akan meningkatkan peran dari kepolisian dalam rangka penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme, dan lain sebagainya.

“Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Serta mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan,” sambungnya.

Sebagai contoh nyata, kata Sigit, saat ini Polri sedang membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas). Selain pencegahan, Kortas tersebut akan memperkuat kerja sama hubungan internasional hingga tracing recovery asset.

Dalam hal tersebut, Sigit juga mengingatkan terkait cita-cita Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi dengan upaya yang fundamental dan lebih komperhensif.

Dengan pencegahan fundamental itu, kepentingan rakyat terselamatkan dan korupsi dapat dicegah.

“Dengan adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi hal itu menghindari terjadinya kerugian negara. Selain itu, untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi, maka akan dilakukan tracing dan recovery asset,” imbuhnya (syakh/bersat)

Exit mobile version