Pendukung Nurdin Abdullah Minta KPK Usut Dugaan Biaya Panitia Angket

Massa Nurdin Abdullah aksi demonstrasi di gedung DPRD Sulsel, Senin 19 Agustus.
Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Massa pendukung Nurdin Abdullah melakukan aksi demonstrasi jelang rapat paripurna penyerahan rekomendasi hasil panitia hak angket di Gedung DPRD Sulsel, Senin 19 Agustus 2019.

Massa yang mengatasnamakan aliansi pendukung Prof Andalan Sulawesi Selatan Parasanganta (Appa Sulapa) menganggap 5 indikasi pelanggaran sehingga digulirkan hak angket itu adalah sebuah kekeliruan dan sangat tendesius.

“Jika kelima potret indikasi pelanggaran itu dijadikan fokus penyelidikan dengan menggunakan instrumen hak angket, maka sungguh hal itu adalah keliru dan sangat berlebihan serta anggota pansus hak angket terkesan mengada-ada saja,” kata Jenderal Lapangan, Asdar Akbar.

Hakikatnya kelima pelanggaran tersebut, lanjut dia, berada pada ranah hukum administrasi yang seharusnya cukup disikapi dengan instrumen hak interpelasi atau hak bertanya untuk melakukan upaya koreksi terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga:  Inilah Kegiatan Nurdin Abdullah di Hari Pertama Kerja

Penggunaan hak interpelasi dipandang lebih sejalan dengan spirit serta pembangunan yuridis sebagaimana diatur dalam UU MD3 ini. Karena secara teoritis sangat linear dengan sistem pemerintahan presidesial sebagaimana diatur dalam UUD 1945, penggunaan hak angket DPRD Sulsel saat ini sumir dan potensial eksesiv dan destruktif serta cenderung berlebihan.

Dalam aksi itu, massa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki terkait rekayasa surat perintah perjalanan dinas selama ini di tubuh DPRD Sulsel yang diduga fiktif.

“Melakukan penyelidikan terkait anggaran dipergunakan pansus hak angket DPRD Sulsel diduga sebagian tidak berasal dari APBD Sulsel,” ujarnya.

Baca Juga:  Hari Ini, NA Lantik Iqbal Suhaeb jadi Pj Wali Kota

Mereka juga menuntut KPK melakukan penyelidikan kepada anggota Pansus hak angket DPRD Sulsel karena diduga menerima suap selama hak angket berlangsung. Serta lakukan pemeriksaan terhadap 54 anggota DPRD Sulsel yang tidak terpilih lagi terkait dugaan jual beli proyek selama masa kampanye.

Selain itu mereka juga meminta agar dilakukan penyelidikan konspirasi antara Mulawarman, Jumras, dan kontraktor terkait dugaan pengaturan pemenang tender proyek penunjukan langsung pada masa masih menjabat.

“Melakukan penyelidikan terhadap Kadir Halid terkait dugaan kasus dua petak ruko milik perusda Sulsel yang dipindahtangankan ke pihak lain,” jelasnya.

(Muh. Seilessy)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.