Pergantian Alat Kelengkapan DPD RI, Asri Anas Sebut Ada Kepentingan Parpol Dalamnya

Mantan Ketua Tim Pansus Pembentukan Tata Tertib (Tatib) sekaligus anggota DPD RI, Muhammad Asri Anas (Foto: Ahadri)

INIPASTI.COM, MAKASSAR –  Mantan Ketua Tim Pansus Pembentukan Tata Tertib (Tatib) DPD RI, Muhammad Asri Anas menyebutkan, bahwa pergantian alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) ada hal yang disembunyikan dengan adanya campuran kepentingan partai politik (Parpol) didalamnya

Hal ini diungkapkan Asri pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fisipol Unismuh bekerja sama dengan IPI dan Fisipol Universitas Bosowa 45 di Warkop 212, Jl Boulevard Makassar, Minggu (9/4/2017).

Inline Ad

Ia pun mengatakan sebenarnya pembagian jabatan masing-masing setengah periode yakni dua tahun 6 bulan bukan hanya pada struktural pimpinan, tapi seluruh alat kelengkapan di DPD RI.

“Makanya pada saat ini kita dorong dua setengah tahun agar sistem kontrol kita terukur di DPD RI,” ujar anggota DPR RI ini

Senator asal Sulawesi Barat (Sulbar) ini juga mengatakan bahwa awal mula kerancuhan di DPD RI saat pembagian sisa masa jabatan alat kelengkapan yang dirapatkan oleh pimpinan di DPD saat semua senator melakukan reses (kunjungan kerja).

Baca Juga:  Bukti Striker Manchester United Bukanlah Hasil 'Transfer Panik'

“Saat kita reses pimpinan diam-diam memutuskan dan tidak kita ketahui, bahkan Sekjen DPD kemudian tidak disosialisasikan termasuk di MA, ada kepentingan politik didalamnya,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa reposisi alat kelengkapan dewan tidak bisa dilakukan sebelum tata tertib (Tatib) sebelumnya dicabut.

“Menurut informasi MA mengatakan bahwa cabut dulu itu baru dilakukan reposisi, makanya pimpinan sementara mencabut tatib itu, padahal di DPD tidak diatur pimpinan sementara,” katanya.

Dia pun menjelaskan bahwa pimpinan yang mestinya memliki wewenang untuk hal tersebut adalah Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Komite 1.

“Dan kebetulan saat ini saya adalah Ketua Badan Kehormatan,” tuturnya.

Baca Juga:  Bawaslu Larang Acara Deklrasi Dukungan Alumni Yogya untuk Jokowi

Lebih jauh dia mengungkapkan bahwa alat kelengkapan  mestinya bisa diputuskan hanya pada empat forum. yakni kesepakatan melalui  Paripurna, terbentuk Pansus, disepakati Badan Musyawarah  (Bamus) dan diusulkan oleh dua alat kelengkapan.

“Dan itu belum disepakati di badan Kehormatan dan Komite 1,” tuturnya.

“Kenapa kita lakukan perlawanan karena sudah terlalu jauh, tidak boleh DPD adalah orang partai politik. memang sekitar 50 senior adalah orang Parpol, tapi pada tatib dulu telah diatur untuk memundurkan diri dulu, termasuk saya, dulu ketua OKK Golkar di Sulbar dan saya memundurkan diri,” jelasnya.

Dia pun membeberkan bahwa ada 62 anggota DPD melakukan perlawan soal penetapan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso).

“Tapi kan kita tidak mau ribut-ribut di Paripurna, kita ini malu, termasuk saya. Dengan kewenangan yang sangat terbatas, menurut saya ini tidak boleh terjadi,” tukasnya.(*)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad