Perspektif Moral Justice Dalam Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Lutfie Natsir, SH. MH - (Pemerhati Hukum)
Top Ad

INIPASTI.COM, [OPINI] – Hakikat hukum pada dasarnya bertumpu  pada  Ide Keadilan dan Kekuatan Moral. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak ke dalam peristiwa kongkrit.

Peran Hakim selayaknya dapat  menjamin Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan di Masyarakat, terkhusus dalam menangani perkara pidana. Penerapan Asas Kebebasan dan Kemadirian Hakim dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bahwa peran Hakim sebagai ujung tombak penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana. Dengan adanya keseragaman pola pikir dalam penerapan aturan tersebut dari para hakim diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas putusan pemidanaan, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat atas putusan hakim tersebut.

Inline Ad

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang undang ke dalam peristiwa kongkrit peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum di sinilah terletak kebebasan hakim.

Pola pikir dan pendekatan yang legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil yang akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak berdasar dan sesuai menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum. Hakikat hukum bertumpu pada Ide Keadilan dan Kekuatan Moral. Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.

Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas maka kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Adanya keterkaitan antara hukum dan moralitas melahirkan suatu formulasi bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari ide keadilan dan konsep-konsep moral agar hukum itu sendiri tidak bersifat tirani, bertentangan dengan moral masyarakat dan jauh dari keadilan. Keterkaitan tersebut akan memiliki nilai dan manfaat jika ia terwujud dalam hukum moral dan hukum materiil serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keadilan dalam Cita Hukum merupakan perubahan mengikuti perkembangan  zaman ruang dan waktu, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas ruh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang keduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang merupakan kaidah hukum dan dalam hukum yang tidak tertulis merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum, sedangkan hukum yang konkrit dan khusus sifatnya manakala telah diterapkan / diberlakukan pada kasus kasus yang tertentu. Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentranformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkrit, sehingga putusan hakim memvisualisasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum konkrit. Misalnya kebijakan pidana terhadap penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi , dalam hal seseorang yang melakukan penyalah gunaan kewenangan untuk perbuatan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya dengan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri maupun koleganya.

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (ius curia novit), maka putusan itu harus memuat pertimbangan pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar dan masyarakat luas dan pihak yang berkaitan dengan perkara pidana tersbut. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.

Wilayah penentuan pidana merupakan wilayah kewenangan penuh dan kemandirian  hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Tidak heran jika dalam suatu pemidanaan sering terjadi disparitas pidana, karena ukuran pemidanaan dari masing-masing hakim tidak akan sama, karena wilayah hati nurani merupakan wilayah paling abstrak dalam suatu dimensi kewenangan. Membatasi kebebasan hakim dalam mengekspresikan logika-logika hukum terhadap setiap kasus tertentu pada akhirnya hanya akan menghambat upaya proses pencarian nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, walaupun kebebasan itu bukan berarti dapat dilakukan sebebas-bebasnya tanpa disertai dengan tanggung jawab secara yuridis.

Metode penafsiran dan penemuan hukum adalah upaya bagi hakim untuk menggali makna hukum yang tersembunyi, namun jika hal itupun tidak mungkin dilakukan, maka hakim harus menciptakan hukumnya sendiri dengan cara mengesampingkan aturan yang ada dan menciptakan hukum yang dipandang dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi para pihak khususnya dan maryarakat luas pada umunya. Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Banyak putusan-putusan perkara tindak pidana yang diputus berbeda dengan ketentuan pidana minimum, misalnya kasuskasus tindak pidana korupsi, di mana penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi sudah seharusnya dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum dengan cara-cara luar biasa. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan yang sering menjadi perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi yaitu dalam kaitannya dengan asas kebebasan hakim, bolehkah hakim memutuskan suatu perkara pidana dengan mengesampingkan ketentuan undang-undang dan menentukan sendiri hukumnya yang adil menurut ukuran hakim yang mengadilinya. Mungkin bagi kalangan penganut aliran positivisme, mereka akan dengan tegas menentangnya karena paham tersebut memandang bahwa hukum hanya sebatas peraturan tertulis, dalam hal ini adalah undang-undang, dan hakim tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang.

Berbeda halnya jika persoalan tersebut dikaji berdasarkan aliran / paham hukum progresif sebagaimana digagas oleh Prof Satjipto Rahardjo, bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman; dengan segala prinsip di dalamnya berdasarkan semangat mengikuti perkembangan zaman itulah gagasan progresifitas hukum dibangun. Bagi penganut paham hukum progresif tidaklah keliru bagi hakim untuk menyimpang dari undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru keadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo tersebut lebih melihat fenomena hukum ini sebagai sebuah realitas, artinya undang-undang bukanlah sesuatu yang sangat sempurna dan pasti akan mendatangkan keadilan jika diterapkan apa adanya, namun pemikiran tersebut menitik beratkan pada kenyataan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Masih menurut Satjipto Rahardjo, dalam ilmu hukum bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukum terdakwa dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukumnya untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai konkretisierung (konkretisasi).

Selain itu Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, hakim melakukan interpretasi rechtsverfijning (penghalusan hukum) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya. Seorang ahli hukum umumnya dan hakim khususnya harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Demikian sekadar kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal Ibadah. Wallahu A’lam Bissawab. Jazakkalahu Khairan….

Oleh  : Lutfie Natsir, SH. MH. Cla

(Pemerhati Hukum)

Bottom ad

Leave a Reply