Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19

INIPASTI.COM, Proses pesta demokrasi di Indonesia akan di laksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020.

Pilkada serentak ini sempat tertunda karena adanya virus corona yang menyerang Indonesia sehingga membuat semua agenda Pilkada yang awalnya akan dilaksanakan di Bulan September akhirnya di rapatkan ulang oleh Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Hasil dari rapat tersebut memutuskan untuk menunda pilkada sampai pada Bulan Desember 2020.

Inline Ad

Virus Corona di Indonesia tidak bisa terbendung dengan Jumlah kasus yang setiap harinya terus bertambah. Proses Tahapan pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada bulan Desember ini membuat kehawatiran tersendiri bagi seluruh masyarakat. Hal ini bisa di pahami karena Virus corona di Indonesia jumlah kasusnya yg terus meningkat sehingga di hawatirkan akan membuat klaster baru pada saat proses pilkada yg akan di laksanakan.

Proses tahapan Pilkada yg telah berjalan sampai hari ini mulai dari Deklarasi Paslon sampai pada pendaftaran Paslon di KPU, tidak terlepas dari Perkumpulan Massa atau arak-arakan yang di lakukan oleh pasangan calon.

Baca Juga:  Gula Pasir Ibarat Vaksin Palsu

Dampak dari Perkumpulan Massa yang terjadi pada saat deklarasi paslon sampai pada pendaftaran di KPU, membuat penambahan kasus Corona di Indonesia meningkat bahkan ada beberapa pasangan calon terinfeksi Covid-19 setelah melakukan tes kesehatan.

Hal inilah membuat banyak kehawatiran yang bermunculan di masyarakat akan terjadi ledakan jumlah kasus Covid-19 yang akan terus bertambah dengan dilaksanakan proses pilkada serentak.

Banyak organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) yang sudah meminta kepada pemerinta agar menunda pilkada serentak yang akan berlangsung di bulan Desember nanti. Hal ini dinilai akan membuat semakin banyaknya kasus corona yang akan meningkat dan mengancam keselamatan masyarakat.

Pimpinan Muhammadiyah dan NU juga menilai bahwa proses untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah kasus corona di Indonesia harusnya pemerintah juga mempertimbangkan keselamatan warga masyarakat di Indonesia dengam cara menunda proses pilkada.

Selain organisasi keagamaan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga telah menyarankan kepada pemerintah agar menunda pilkada sampai pada tahun 2021.

Baca Juga:  Masyarakat Adat, Ada di Mana?

Hal ini juga dinilai untuk menyelamatkan masyarakat dari terinfeksi Virus Corona.
Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada desember ini di nilai terlalu dipaksakan ditengah kasus corona yang setiap harinya masih terus meningkat.

Penundaan Pilkada dinilai merupakan hal yang wajar di tengah pandemi covid-19 yang terus meningkat. Disisi lain pemerintah akan di hadapkan antara sektor kesehatan dan demokrasi.
Tapi masyarakat berharap agar Proses demokarasi tetap akan berjalan namun pemerintah juga harus memikirkan keselamatan masyarakat dari ancaman virus corona.

Kita berharap dengan adanya beberapa saran yang ajukan kepada pemerintah untuk menunda pilkada, tidak mengurangi nilai-nilai demokrasi di Indonesia serta tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan pilkada di Indonesia bisa berjalan dengan aman dan lancar. Hal yang sangat diharapkan adalah dengan Pilkada ini dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat secara umum.

Baca Juga:  Manusia itu "ajuula"

Hasruddin Nur, S. Pd., M. Pd (Dosen Universitas Sawerigading Makassar dan Mahasiswa Program Doktor Sosiologi UNM Makassar)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.