Ranperda Tarif Retribusi Usaha, Pemerintah Diminta Tak Hanya Kejar Untung

Rapat dengar pendapat Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Jasa Usaha DPRD Sulsel.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Jasa Usaha DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama stakeholder dan tim pakar, di gedung Tower DPRD Sulsel, Senin 7 Januari 2019.

Salah satu poin pembahasan pada rapat tersebut yakni, membahas mengenai kenaikan tarif retribusi usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel.

Pada rapat tersebut Tim Pakar Perda DPRD Sulsel, Prof Madjid Salattu mengusulkan agar kenaikan tarif tersebut, pemerintah tidak hanya mementingkan keuntungan, melainkan lebih pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Harusnya ada pertimbangan sisi yuridis, sosiologis dan filosofis,” kata Prof Majid.

Baca Juga:  Rujab Wagub Ternyata Jadi Langganan Banjir

Sementara itu, Anggota Pansus, Arum Spink menambahkan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan asumsi pelayanan tersebut dinikmati secara luas oleh masyarakat.

Hanya saja, dalam hal operasional pelayanan tentu membutuhkan anggaran, sehingga pemerintah juga membutuhkan pemasukan yang salah satunya bersumber dari retribusi.

“Kita juga menghargai kalau ada penyesuaian tarif retribusi untuk target PAD. Karena pemerintah juga dikejar target,” ungkap Legislator Fraksi NasDem ini.

Lanjut Pipink sapaan akrab Arum Spink, mengenai kenaikan tarif retribusi, pihak pansus masih perlu dinasionalisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Baca Juga:  Wakil Wali Kota Bontang Belajar Smart City di Makassar

“Kenaikan retribusi butuh rasionalisasi, kenapa harus diangkat, kenapa harus dinaikkan, sudah berbanding luruskan dengan pelayanan dan kualitasnya. Kalau semuanya rasional, saya pikir tidak ada masalah kalau retribusi dinaikkan,” ujarnya.

Sejumlah tarif retribusi yang bakal dinaikkan diantaranya, retribusi terminal tipe B, pelabuhan, penggunaan laboratorium, retribusi pemanfaatan kekayaan Pemprov seperti rumah susun, aset dan mess pemprov, serta retribusi getah pohon pinus.

(Muh. Seilessy)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.