Rapat Kerja, Dewan Soroti Limbah PT KIMA dan Pembangunan Pulau Terpencil

INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Legislator DPRD Sulsel kembali melanjutkan rapat kerja (raker) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021.

Inline Ad

Dalam raker tersebut sejumlah Dewan menyoroti kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan beberapa aspek, mulai faktor lingkungan hingga infrastruktur.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Jhon Rende Mangontan menilai, ada beberapa faktor yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja, kata dia, pemerintah kurang peka melihat peluang tersebut.

” Kita punya fasilitas di KIMA (PT Kawasan Industri Makassar) untuk menjanjikan meningkatkan PAD di Sulsel, tapi seakan – akan dibiarkan begitu saja sehingga pengelolaan limbah di Kima itu seakan di anak tirikan,” kata legislator dari fraksi Golkar ini dalam rapat yang berlangsung di lantai 2 Gedung Tower DPRD Sulsel, Selasa (18/8/2020).

Baca Juga:  Komisi A Rapat Kerja Bersama OPD Bahas Program Prioritas

Dia menuturkan, jika pengelolaan limbah terus terbengkalai dan tidak mendapat perhatian khusus akan berdampak kepada masyarakat yang bermukim di area tersebut. Maka dia meminta kepada TAPD menyiapkan anggaran khusus untuk hal itu.

“Kami sudah rapat di komisi D, BLH (Badan Lingkungan Hidup) sudah tidak punya anggaran lagi untuk hal pengelolaan. Apakah limbah ini kita biarkan, sehingga masyarakat yang berada disekitar kawasan Kima itu sendiri dijadikan sarang penyakit dari pada limbah. Ini yang mau kita pikirkan bersama – sama,” ujarnya.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua komisi C DPRD Sulsel, Ady Ansar. Dia meminta kepada TAPD pemerintah provinsi Sulsel untuk memberikan kejelasan dan penegasan untuk pembangunan daerah pesisir serta pulau terpencil.

Sebab pembangunan daerah pesisir, pulau kecil dan terpencil dianggap penting, karena kata Ady Ansar, disitu ada batas daerah. Maka dia meminta pemerintah untuk tidak terpaku pada pembangunan infrastruktur jalan.

Baca Juga:  Pemprov Sulsel Target Pertumbuhan Ekonomi 6.1 Persen, Dewan Minta Realistis

“Jadi tolong strategi pengembangan infrastruktur kita, jangan hanya kita seperti bicara di darat, jalanan, irigasi dan seterusnya. Subtitusi kebijakan itu, kita menginginkan di tahun 2021 ada pembangunan, seperti dermaga atau tempat-tempat perahu kalau kita memasuki sebuah Pulau,” kata politisi dari fraksi Nasdem ini.

“Ini penting kita ingatkan kepada kawan – kawan di TAPD, jangan kita selalu menyampaikan bahwa kita ini daerah maritim yang kuat di masa lalu kita. Tapi faktanya kita ini betul – betul berorientasi ke agraris, ” ungkapnya.

Padahal kata Ady Ansar, sektor agraris di Sulsel mengalami penurunan dan digeser oleh daerah lain. “Itupun soal agraris, itu kalau kita mendengarkan berita terakhir ini, di Sulsel turun di peringkat ke lima sebagai penghasil pangan terbesar di Indonesia, kita digeser oleh provinsi lain. Jadi kami ingin ada penegasan, ” imbuhnya, sorot.

Baca Juga:  Pansus Ranperda tentang Perlindungan Guru dan Siswa Kunker DPRD Kendari

(Muh. Seilessy)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.