INIPASTI.COM, MAKASSAR – Rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan terkait dengan pengesahan Ranperda pengendalian lahan kritis yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulsel jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (28/12) berlangsung sepi.
Dari jumlah 85 anggota DPRD Sulsel secara keseluruhan, namun yang hadir hanya sekitar 30 orang mengikuti rapat pengesahan Ranperda tersebut, bersama Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Sekda Pemprov, Abdul Latif.
Alasan ketidakhadiran sebagian anggota DPRD tengah mengikuti agenda lain yakni komisi A tengah melakukan fit and proper test calon anggota KPID yang berlangsung di DPRD Sulsel yang berlangsung bersamaan dengan rapat Paripurna. Sementara yang lain tidak memiliki alasan atas ketidakhadiran mereka.
“Ada fit and proper test juga di komisi A,” ujar anggota komisi A, Irfan AB yang membeberkan alasan ketidakhadirannya pada rapat Paripurna tersebut.
Diketahui anggota komisi A hanya berjumlah 15 orang yang mengikuti fit and properties. Sementara 70 lainnya harus mengikuti rapat Paripurna. Namun yang hadir hanya 30 orang.
Diduga ketidakhadiran puluhan anggota DPRD Sulsel ini, karena telah berlibur menjelang tahun baru 2017. Sehingga tidak mengikuti rapat penting yang sudah menjadi agenda tetap dalam proses politik Indonesia itu. Ketidak-aktifan sejumlah anggota DPRD dalam proses politik, akan mempengaruhi akselerasi pembangunan ekonomi. Kabar ketidak-aktifan sejumlah anggota DPRD sudah lama terdengar oleh publik, ibarat cerita bersambung. Demikian seorang akademisi Unhas (Dr. M. Ridwan) mengungkapkan kepada Inipasti. Situasi ini menurutnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan formal demokrasi di Indonesia, urainya.