INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah saat ini sedang mewacanakan mendatangkan rektor luar negeri atau rektor asing untuk memimpin Perguruan Tinggi, bahkan nantinya akan diuji coba di Perguruan Tinggi Swasta.
Sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sedang mengodok wacana Rektor dari luar memimpin di Perguruan Tinggi Negeri. Namun, ternyata wacana lain muncul bahwa penerapan kebijakan tersebut akan terlebih dahulu diuji di perguruan tinggi swasta.
Saat itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Â Moeldoko menyebutkan, rektor asing akan lebih dulu diterapkan di perguruan tinggi swasta.
Bahkan, Moeldoko menyatakan bahwa sudah melakukan diskusi dengan Menristekdikti M Nasir terkait masalah tersebut, “Saya sudah diskusi dengan Pak Menristekdikti (M.Nasir, red). Nanti akan diawali oleh perguruan tinggi swasta. Dicoba dulu, secepatnya,” kata Moeldoko, usai memberi kuliah umum kepada mahasiswa baru di Kampus C, Unair, Surabaya, beberapa waktu lalu.
Namun, sebelumnya Menristekdikti M Nasir mengisyaratkan bahwa penerapan rektor asing akan dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri, tetapi sebelumnya harus mengubah dahulu adalah aturan yang mewajibkan rektor perguruan tinggi negeri harus WNI. “Ini enggak main-main lho. Peraturan Pemerintah lho. Harus diubah kalau mau. Saya ubah ini,” kata Nasir saat itu
Menurut Nasir, revisi aturan tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengungkapkan, jika masih ada orang Indonesia yang mampu memimpin kenapa harus ambil dari luar.
“Bagi saya, kita tidak kekurangan orang hebat cuma memang sistem rekrutmennya harus secara profesional,” kata Nurdin Abdullah di Kantor Gubernur, Selasa (13/8)
Ia pun menilai wacana tentang rektor asing memimpin perguruan tinggi ini karena pemerintah menginginkan agar mutu perguruan tinggi bisa sama dengan luar.
“Jadi yang prioritas inikan meningkatkan mutu luaran, karena di beberapa negara maju universitasnya bagus, dan memiliki rektor bagus,”ujarnya
(Iin Nurfahraeni/Berbagai sumber)