Risman: Belum Ada SK Kutai Timur

Wakil Ketua Umum DPP KNPI M. Risman Pasigai (MRP) saat Rakernas DPP KNPI.

INIPASTI.COM, JAKARTA, – Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD KNPI Kalimantan Timur, Muhammad Risman Pasigai angkat bicara perihal pencopotannya secara sepihak oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama.

Risman mengatakan sebagai Plt Ketua KNPI Kaltim dirinya tidak pernah bertanda tangan untuk menerbitkan SK hasil musda DPD KNPI Kutai Timur (Kutim) yang digelar melalui virtual.

Inline Ad

“Memang ada hasil-hasil musda KNPI Kutai Timur masuk ke provinsi, dan itu belum pernah di bahas di Rapat Pleno DPD KNPI Kalimantan Timur, makanya sangat lucu kan, datanya saja baru masuk, belum dirapatkan kemudian ada beredar SK yang saya juga tidak tahu dari mana, kemudian DPP KNPI Kesurupan,” kata Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini.

Sehingga keputusan yang diambil DPP KNPI terhadap KNPI Kaltim sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai mekanisme organisasi yakni rapat pleno.

Baca Juga:  Rampung 2020, Bendungan Karralloe Dapat Alokasi Anggaran Rp 400 m

“Kalaupun ada SK yang beredar itu bodong dan palsu,” tegas Risman.

Selanjutnya, MRP panggilan akrab Risman juga mengingatkan Haris Pertama dalam mengambil keputusan, dirinya paling tidak memanggil dan mempertanyakan situasi KNPI Kultim secara kelembagaan. Sehingga informasinya seimbang, bukan sepihak

“Bukan malah membabi buta laiknya hewan kesurupan. Apalagi memutuskan sesuatu tanpa dilandasi data yang mumpuni. KNPI ini bukan organisasi group WA, KNPI itu organisasi punya mekanisme,” sindirnya.

Olehnya, keputusan yang diambil DPP KNPI atas KNPI Kalimantan Timur tidak sah serta melanggar AD/ART organisasi karena tidak melalui rapat pleno DPP KNPI

Parahnya lagi lanjut mantan Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI ini karena DPP KNPI Haris Pertana tidak pernah mempertanyakan ke Ketua KNPI Kaltim secara organisasi melalui surat resmi terkait dinamika di Kabupaten Kutim.

Baca Juga:  Dua Pimpinan DPRD Sulsel Jabat Pendekar Tapak Suci

“Dia hanya mendapat kabar dari seseorang bahkan katanya di FB dan sosmed kemudian lansung membuat SK, Setelah saya cek kepada Ketua Bidang Organisasi dan Sekjend ternyata betul tidak melalui Rapat Pleno, itulah pelanggaran yang dilakukukan oleh Si Haris,” ujarnya.

Dengan demikian kata Risman, tindakan yang dilakukan DPP KNPI menjadi bukti nyata buruknya kepemimpinan DPP KNPI sekarang.

“Karena terlalu jauh mencampuri urusan kabupaten. Semoga mereka ini tidak gagal paham dalam berorganisasi,” nyinyirnya.

(Muh. Seilessy)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.