RUU Ciptaker: Kampanyekan Lewat Dukungan Para Artis

Suci Sri Yundari, S. Pi


Oleh: Suci Sri Yundari, S. Pi.

INIPASTI.COM, OPINI – RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kembali menjadi perbincangan di dunia maya setelah seorang aktris sekaligus selebgram Gritte Agtha dikecam dan dikritik oleh warganet terkait unggahannya di Instagram. Dalam video tersebut, seperti yang dilansir viva co. Id (13/08/2020) Gritte memberikan dukungan kepada pemerintah agar RUU Ciptaker bisa cepat terwujud, karena itu merupakan upaya pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan akan memudahkan investasi. Dia pun mengajak warganet saling bahu-membahu mendukung pemerintah. Ternyata, artis yang memberi dukungan tak hanya Gritte Agatha saja, ada Gading Marten, Cita Citata, Ardito Pramono, hingga Gofar Hilman.

Inline Ad

Diberitakan tempo.co (15/08/2020), para influencer tersebut menerima bayaran dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per unggahan. Tapi, beberapa artis ada yang membantah tak mengetahui kampanye yang mereka publikasikan terkait dengan RUU Ciptaker. Mereka pun kemudian mengembalikan uang atas jasa tersebut. Sebagian mereka telah menghapus video dukungannya di akun media sosialnya, sementara yang lain masih memajangnya.

Namun, pemerintah membantah isu yang berkembang bahwa mereka telah menyewa jasa influencer untuk ikut mempromosikan RUU Ciptaker, lewat tagar #Indonesiabutuhkerja. Bahkan, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan pun mengatakan tak mengetahui adanya kerja sama semacam itu.

Walaupun pemerintah membantah menggunakan influencer untuk mengampanye RUU Ciptaker, tapi bisa dilihat dana yang masuk ke influencer. Apalagi saat ini, pemerintah dan DPR bersikeras untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dan menargetkan rampung pada Agustus 2020 karena membutuhkan investasi atau dana yang besar untuk program pemulihan ekonomi nasional disaat pandemi ini.

Dilansir tempo co (15/08/2020) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam tindakan yang menggunakan para artis, yang mereka nilai membohongi rakyat, terkait dengan RUU Ciptaker. Bahkan, KSPI meminta para influencer tak mengampanyekan RUU Ciptaker. Mereka perlu melihat perjuangan kaum buruh, tokoh masyarakat, petani, nelayan, aktivis HAM dan lingkungan hidup yang berjuang menolak omnibus law tersebut.

Baca Juga:  Paradoks Infrastruktur, Manufaktur dan Lapangan Kerja

Wajar jika warganet mengecam para influencer mengampanyekan RUU ini yang jelas-jelas sangat merugikan para pekerja, menguntungkan pengusaha, memudahkan investasi asing serta memudahkan TKA masuk ke dalam negeri.

Dalam RUU ini, akan menghapus upah minimun kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah per jam di bawah upah minimum, mengurangi jumlah pesangon, penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang sewenang-wenang, menghapus cuti dan hak upah saat cuti. Semua ini jelas merugikan para pekerja.

Tak hanya itu, aturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang lebih bebas karena tak perlu izin tertulis dari menteri, memudahkan mereka mengambil alih kesempatan mendapatkan kerja. Alih-alih membuka lapangan kerja, malah peluang kerja semakin sempit untuk pekerja lokal. Selain itu, hilangnya jaminan sosial (khususnya kesehatan dan pensiun) bagi pekerja buruh. Bagi pengusaha yang tak membayar upah pun tak akan dipidana karena pasal 90 pada UU Ketenagakerjaan Tahun 2013 dihapus.

RUU Ciptaker berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, karena sebagian besar isinya memudahkan para pemilik modal untuk menguasai aset-aset publik dan kekayaan alam negeri ini. Dalam menghadapi masalah ekonomi, seolah tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain membuka keran investasi yang sebesar-besarnya. Walaupun harus mengorbankan hak-hak rakyat, baik sebagai pekerja maupun sebagai masyarakat atas kekayaan alam negeri ini.

Baca Juga:  Sosok Anak Legenda di Pertarungan Pilgub Sulsel

Tampak jelas semua itu hanya merugikan pekerja dan menguntungkan pengusaha. Tak ada satu pun pasal yang membela kepentingan rakyat. Inilah dampak diterapkan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, negara berperan sebagai regulator. Negara berlepas tangan atas nasib rakyatnya. Rakyat dibiarkan secara mandiri mengurus seluruh urusannya. Para pengusaha kapitalis ini yang sebenarnya menguasai negara dan menjadikan pemerintah sebagai alat untuk menumpuk kekayaan.

Sangat berbeda dengan sistem kapitalisme yang membolehkan korporasi menguasai ekonomi negara, Islam memandang pengurusan seluruh aspek kehidupan rakyat, termasuk ekonomi ada di tangan negara. Negara bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan dasar seluruh urusan rakyatnya, baik Muslim ataupun non-Muslim. Semua pembiayaan yang dibutuhkan diambil dari kas negara/baitul mal. Bila kebutuhan hidup rakyat sudah dijamin oleh negara, maka persoalan ketenagakerjaan pun dapat diselesaikan dengan tuntas. Permasalahan antara pekerja dengan pengusaha, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

Islam memosisikan kontrak kerja antara pengusaha dengan pekerja sebagai akad jasa dengan adanya suatu kompensasi yakni upah. Jika ada masalah terkait upah, negara berhak menentukan ahli pengupahan untuk mereka. Sanksi hukum akan diterapkan bagi siapa saja yang melanggar akad ijarah yang sudah ditetapkan. Semua pihak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan akan mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang terzalimi.

Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk menetapkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Negara akan menciptakan situasi yang kondusif agar masyarakat dapat terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk setiap warga negara.Tanpa merugikan hak-hak masyarakat demi menarik modal dari para investor.

Baca Juga:  Motivasi Dalam Bekerja

Islam telah membagi kepemilikan seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan individu, umum dan negara. Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai kepemilikan umum, tidak boleh dialih kepemilikan menjadi milik individu atau negara. Korparasi tidak diizinkan mengelola kepemilikan umum ataupun negara seperti sumber daya alam yaitu tambang, minyak dan hasil bumi. Negara melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dikuasainya secara mandiri dan tidak tergantung pada investasi asing.

Dengan demikian, Islam mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan, termasuk dalam hal penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hanya Islam yang mampu menyejahterakan buruh sekaligus membuat pengusaha tenang dalam berbisnis. Semua itu bisa terwujud dengan adanya Islam yang diterapkan dalam negara. []

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.