Site icon Inipasti

Saat Luhut Disorot Gara-gara Ditunjuk Pegang Komando PPKM Darurat


INIPASTI.COM – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi memimpin kebijakan pengendalian Corona. Kali ini Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi komando dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang rencananya akan diterapkan di Pulau Jawa-Bali.

Ditunjuknya Luhut memegang komando pun mendapat sorotan, salah satunya dari PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Luhut dipandang keren oleh Jokowi.

Dilansir dilaman detiknews, “Pak Luhut ini keren di mata Pak Jokowi. Wajar nyebar itulah ‘4L’ (Luhut Lagi-Luhut Lagi),” kata Mardani, kepada wartawan, Rabu (30/6/21)

Namun, di sisi lain, menurut Mardani, tidak ada hasil yang memuaskan dari kebijakan yang dipimpin Luhut. Dia menyinggung angka positivity rate saat ini masih tinggi. Dia lantas mempertanyakan di mana ‘sentuhan magic’ Luhut.

“Tapi, fakta positivity rate kita tinggi adalah kenyataan. Data bahwa ekonomi kita masih belum normal ada datanya di BPS. Bahkan antrean panjang di banyak RS kita dapat terlihat dalam foto-foto yang tersebar. Jadi di mana ‘sentuhan magic’ Pak Luhut?” ujarnya.

Mardani menyebut dirinya tidak yakin terhadap Luhut yang melakukan pendekatan dari hilir. Menurutnya, penanganan dilakukan dari tingkat RT/RW.

“Tidak yakin bahkan khawatir dari awal pendekatannya ke hilir. Mestinya dari hulu. Penguatan wewenang dan anggaran di tingkat RT dan RW,” ujarnya.

Sorotan lain juga datang dari anggota DPR Fraksi Demokrat, Irwan. Dia menilai tidak ada yang spesial dari penunjukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin PPKM darurat. Sebab, menurut Irwan, lonjakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tetap tak bisa dibendung.

“Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM darurat itu nothing special. Pak Jokowi pimpin langsung pun segitu-gitu saja. Faktanya, pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang inkonsisten dan sering kali blunder,” kata Irwan kepada wartawan, Rabu (30/6/21).

Irwan menilai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Corona biasa-biasa saja. Ujungnya, sebut dia, pemerintah pusat menyerahkan penanganannya ke pemerintah daerah.

“Kebijakan pemerintah untuk melanjutkan PPKM dalam mengendalikan laju pandemi itu normatif saja. Ujung-ujungnya juga kuncinya di pemerintah daerah. Pertanyaannya, pemerintah daerah apa memang masih ada uang?” terang Irwan.

Di samping sorotan itu, ada juga pihak yang membela Luhut. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, salah satunya. Dia balik mengkritik politikus yang mempersoalkan ini.

“Jadi saya kira Pak Luhut sudah teruji soal kepemimpinan, baik soal pemerintahan, baik dari militer, baik koordinasi dengan para pangdam, koordinasi dengan kepolisian, itu kan yang dibutuhkan, dan itu ada di diri Pak Luhut,” kata Rahmad kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

“Kita ingat bersama waktu itu Pak Presiden juga memberikan penugasan untuk Pak Luhut berkoordinasi dengan para pangdam dan juga dengan kapolda. Ternyata juga cukup bagus, cukup berhasil. Artinya waktu itu bisa dikendalikan untuk paparan yang dari naik bisa diturunkan,” imbuhnya.

Rahmad menegaskan yang saat ini mesti disoroti bukan soal siapa yang memegang komando PPKM darurat. Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah penerapan aturan PPKM darurat.

“Kepemimpinan tidak perlu lah kita persoalkan. Ini adalah satu aturan kebijakan, yang harus diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan, bagaimana agar seluruh pihak, semua bergotong royong dengan seluruh masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri untuk bersatu padu mengendalikan COVID-19. Aturan ada, kalau tidak diterjemahkan, kalau tidak dijalankan dengan baik, terjadi bolong-bolong, terjadi pembiaran, kan sama saja,” papar Rahmad.

Rahmad menilai kritik atas keputusan penunjukan Luhut kontraproduktif terhadap penanganan COVID-19 di Tanah Air. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengajak semua pihak bersatu menangani pandemi.

“Bukan soal kepemimpinan, soal siapa yang memimpin, kan jadi lucu mengkritik soal pemimpin yang akan menakhodai. Jadi seperti anak-anak, menjadi kontraproduktif, menjadi pembicaraan banyak orang sehingga rakyat berkomentar hal-hal yang kontra produktif, sehingga
Dalam dua minggu Luhut diminta menangani delapan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Jokowi ketika itu menginginkan penanganan Corona di Tanah Air berdasarkan strategi berbasis lokal (syakhruddin)

Exit mobile version