Suku Dayak, Antisipasi konflik sosial terhadap pemindahan ibukota

Top Ad

INIPASTI.COM, JAKARTA – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) meminta pemerintah untuk memberikan tanah seluas 5 hektare (ha) per keluarga.

Permintaan mereka sampaikan terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Lahan tersebut, mereka minta sudah bersertifikat atas nama mereka.

“Kami menyadari mungkin kami tidak mampu menggarap 5 Ha, tetapi kehadiran investor bisa dibuat kerja sama sehingga masyarakat menghasilkan untuk kebutuhan hidupnya,” ujar Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dagut H Djunas di Jakarta, Kamis (17/10).

Selain itu, pemerintah juga mereka minta mempersiapkan hutan adat minimal 10 ha lantaran sebanyak 285 desa adat Suku Dayak tak lagi memiliki hutan adat.

Ia mengungkapkan, pada dasarnya, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Suku Dayak yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut.

Namun, ia mengingatkan posisi Suku Dayak yang semakin terpinggirkan di tanahnya sendiri. Pasalnya, tanah adat dan hutan adat mereka berkurang akibat pembangunan, pembukaan lahan kelapa sawit, pertambangan hingga kebakaran hutan.

Baca Juga:  Aktivis Perempuan Cantik ini Siap Pimpin KOHATI PB HMI

“Masyarakat kami makin terjepit, semakin tidak ada tempat terutama lahan dan hutan adat,” katanya.

Senada, Ketua Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Jiuhardi menuturkan berdasarkan kajian dari seluruh petinggi adat di Kalimantan Timur menyepakati usulan lahan bagi Suku Dayak seluas 2.700 Ha.

“Jadi tanah itu sudah dipatok untuk kepentingan Suku Dayak,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus, meminta pemerintah mempersiapkan kebijakan khusus terkait ketenagakerjaan kepada Suku Dayak.

Pasalnya, ibu kota baru nantinya bakal dibanjiri oleh pendatang di luar Suku Dayak.

Ia menuturkan mayoritas Suku Dayak, memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sementara itu, Suku Banjar dan Suku Bugis menguasai perdagangan, sementara Suku Jawa dominan sebagai pegawai negeri dan swasta.

“Kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, dan ini yang harus diantisipasi,” katanya.

Ia juga mengamini jika pemerintah perlu memberikan perlindungan pada hutan dan wilayah adat. Alasannya, kedua wilayah itu merupakan sumber penghidupan bagi Suku Dayak.

Baca Juga:  Usai Cabut Nomor Urut, Pendukung Paslon Saling Lempar Batu di Sidrap

Ia menilai kebijakan itu perlu diambil sehingga pemindahan ibu kota tak semakin memojokkan Suku Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan Timur.

Sejumlah perwakilan masyarakat Suku Dayak berkumpul di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas pagi ini.

Mereka hadir di Kementerian PPN untuk mengikuti seminar bertajuk Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Sekretaris Menteri PPN Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan, acara ini digelar untuk menampung masukan masyarakat adat khususnya suku bangsa Dayak terkait rencana pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

“Seminar nasional ini bertujuan menampung gagasan konstruktif dari masyarakat lokal khususnya suku bangsa Dayak,” katanya membuka acara ini di Kementerian PPN, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Himawan menjelaskan, pemerintah telah membuat keputusan penting yakni memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nantinya, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep forest city.

“Keputusan penting telah diambil Presiden Jokowi hasil kajian mendalam memindahkan ibu kota negara Jakarta ke Kalimantan Timur atau mungkin lebih tepatnya memindahkan pusat pemerintahan ke kota baru yang akan dibangun pemerintah di Kalimantan Timur,” katanya.

Baca Juga:  Gathering PLN berujung maut

“Dengan konsep kota di dalam hutan atau forest city yang modern, hijau, cerdas, indah berkelanjutan namun mencerminkan identitas bangsa Indonesia,” ujarnya. (Syakhruddin)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.