INIPASTI.COM, MAKASSAR – Berbagai prestasi yang telah diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, baik dari sejumlah program pro-rakyat yang di terapkan, termasuk tata cara kelola Pemkot Makassar, khususnya manegemen pemerintahan, membuat beberapa pemerintahan daerah di Indonesia melirik. Begitu pula dengan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaan Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Ketertarikan DPRD Bolaan Mongondow Timur itu terlihat saat Tim Pansus DPRD Kabupaten Bolaan Mongondow itu berkunjung ke ruang rapat Asisten II lantai 8 Gedung Balaikota Makassar, Rabu (12/4/17).
“Melalui prestasi yang telah diraih oleh Pemkot Makassar tentang tata kelola pemerintahan, dua kali berturut-turut mendapatkan penghargaan WTP, membuat kami di DPRD Kabupaten Bolaan Mongondow Timur, ingin melakukan sharing terkait hal tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaan Mongondow Timur, Sehan Mokoagouw.
Sehan yang memimpin langsung kunjungan tersebut juga mengungkapkan bahwa kunjungan itu dalam rangka studi banding terkait pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016. Selain itu, lanjutnya, pihak DPRD Kabupaten Bolaan Mongondow Timur juga ingin menggali tentang penataan Kawasan Permukiman di Kota Makassar.
Kunjungan mereka pun diterima oleh Staf Ahli Pemkot Makassar, A Azis Hasan di dampingi oleh Kadis Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Fathur Rahim. A Azis Hasan pun menjelaskan, di pemerintahan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto kedispilinan sangatlah dijunjung tinggi. Selain kedispilinan kinerja, lanjutnya, kedisplinan administrasi juga menjadi hal yang selalu diwanti-wanti oleh Wali Kota Makassar.
“Jadi sebelum LKPJ sampai ke DPRD untuk di sahkan, bapak Wali Kota sudah mewanti dan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja seluruh SKPD, bahkan mereka pun ditarget waktu dan walikota tidak segan-segan jika ada target-target kinerja masing-masing tidak tercapai, maka itu akan menjadi bahan evaluasi. Jadi pada prinsipnya Wali Kota Makassar, lebih baik kita eksekusi sekarang daripada harus menjadi perdebatan nantinya di DPRD. Oleh karena itu LKPJ Kota Makassar selalu tepat dan tidak ada kendala di pengesahannya,” jelasnya.
Sementara itu, terkait Perumahan, Kadis DPKP, Fathur Rahim mengatakan bahwa untuk penataan perumahan dan Kawasan Permukiman, pihaknya dari Dinas Perumahan yang juga baru terbentuk terus menggenjot beberapa program. Seperti bedah rumah dan penataan kawasan permukiman.
Fathur juga membeberkan strateginya di DPKP, yaitu menemukan cara menyedot sebesar- besarnya uang dari luar. Salah satunya yang baru-baru ini berhasil diserap dari luar, sebutnya, yakni dana hibah dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 200 milliar.
“untuk mendapatkan bantuan itu tentu bagaimana kita mempromosikan Kota Makassar dalam pemberantasan kemiskinan dengan berbagai macam program, untuk Kawasan permukiman kita laksanakan program Bedah Rumah, dari situlah ADB mulai tertarik untuk masuk ke Kota Makassar untuk ikut membantu menata kawasan kumuh disertai dengan anggaran hibah,” ungkapnya.
Bahkan, kata Fathur, bukan hanya ADB tapi anggaran APBN juga sudah mulai mengalir masuk ke Kota Makassar untuk perumahan. Misalnya, katanya lagi, dari Balitbang Kementrian PU-PR terkait penataan Rusunawa. Akan tetapi, ia mengakui bahwa anggaran APBD dan program Wali Kota Makassar selalu menjadi pemancing untuk serapan anggaran dari luar tersebut.(*)
