Tjahjo Kumolo Minta Kepala Daerah Antisipasi Dampak Kekeringan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menghadiri kegiatan HUT Tana Toraja di Wisata Religi Buntu Buraken. (Istimewa)

INIPASTI.COM, JAKARTA – Mengantisipasi dampak yang terjadi akibat kekeringan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah memintah kepada seluruh kepala daerah mengantisipasi dampak Kekeringan. Hal itu dituangkan dalam surat bernomor 365/7309/SJ tertanggal 1 Agustus 2019.

“Melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas perihal Antisipasi Dampak Kekeringan yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet, kami minta kepada seluruh Gubernur untuk memerhatikan dan melakukan beberapa langkah terkait antisipasi dampak kekeringan,” kata Tjahjo, seperti dilansir dari www.kemendagri.go.id

Dalam surat edaran tersebut, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kepala daerah, yaitu Gubernur mengambil langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat sebagai antisipasi resiko dampak kekeringan di Daerah.

Baca Juga:  Bawaslu Konfirmasi Adanya Surat Suara yang Telah Tercoblos di Malaysia

Kemudian, Tjahjo menyebutkan Gubernur harus mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akibat dampak kekeringan yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polisi di wilayahnya mengingat sebagian besar penyebab karhutla adalah disengaja atau ulah oknum masyarakat; Mempunyai pos anggaran rutin untuk mengantisipasi karhutla dalam APBD Provinsi yang ditampung dalam RKPD dan RPJMD.

“Mengalokasikan pendanaan tanggap darurat bencana dan kebakaran yang bersumber dari Pos Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Ketiga, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga:  Muhammad Ali Plt. Dirut PLN

“Sehubungan dengan hal beberapa hal tersebut, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap antisipasi dampak kekeringan serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan,” pungkasnya.

(Iin Nurfahraeni)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.