INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh dinilai menjadi sosok penjabat gubernur yang membawa perubahan baik di Sulsel selama tiga bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Sulsel.
Hal tersebut disampaikan seluruh verifikator yang hadir dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Prof Zudan setelah tiga bulan lebih menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel, Mei-Agustus 2024, di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, (12/9)
Bahtiar Sinaga dan Yoshepus, misalnya evaluator Kemendagri usai melakukan evaluasi kinerja mengatakan, bahwa dari pemaparan Prof Zudan tergambar kinerjanya yang sangat baik di Sulsel.
“Pemaparan beliau sangat bagus. Komprehensif. Dan detail juga. Kalau melihat data-datanya dan fakta atau evidens yang dipaparkan, beliau membawa perubahan baik di Sulsel,” ujar Bahtiar.
Contoh perubahan itu adalah bagaimana kemiskinan turun di Sulsel, penanganan anak putus sekolah dengan baik, inflasi terkendali dengan baik di Sulsel selama tiga bulan, harga terjangkau, dan semua itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
“Bagus dan lengkap,” singkatnya pada awak media.
Hal yang sama juga dikatakan Yoshepus, salah seorang evaluator. Dia menilai bahwa ada perubahan mindset yang dilakukan Prof Zudan di Pemprov Sulsel, khususnya di sektor digitalisasi.
Saat pemaparan, ada peningkatan tanda tangan elektronik atau digital signature yang dilakukan selama tiga bulan lebih di Sulsel. Prof Zudan mengungkapkan bahwa sebelum dirinya masuk dan dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel, tanda tangan pengguna elektronik itu di Pemprov Sulsel masih 332 akun user.
Setelah Prof Zudan masuk, maka user Tanda Tangan Elektronik di Sulsel yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Sandi Dan Siber (BSSN) itu langsung naik di atas 400 persen menjadi 1.223 user.
“Ini baik. Di era sekarang kan ini yang dibutuhkan. Makanya saya bilang sukses membawa perubahan baik di Sulsel,” ujarnya.
Sekadar diketahui, semangat pemerintahan digital ini dilakukan Prof Zudan dengan menekankan pada kesadaran kolektif ASN lingkup Pemprov Sulsel. Jadi Prof Zudan menyebutkan bahwa digitalisasi pemerintahan itu kebutuhan bukan pilihan.
Maka ditumbuhkanlah kesadaran kolektif. Bermanfaat bagi seluruh ASN karena digital signature itu lebih mudah dan lebih aman karena nir sangkal, dan dampaknya berdampak di masyarakat. Pelayanan jauh lebih mudah dan murah.
(Iin Nurfahraeni)