INIPASTI.COM, MAKASSAR – Konsep Tata kelola pemerintahan yang baik, hanya dapat tercapai dengan adanya transparansi, serta akuntabilitas terhadap terhadap sumber daya yang dikelola. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur (Sulawesi Selatan) Sulsel, Agus Arifin Nu’mang.
Ia menjelaskan, jika transparansi dilakukan maka respon publik dalam bentuk trust dapat meningkat, secara tidak langsung memperkuat legitimasi pemerintah, berakibat semakin tingginya animo masyarakat, bersinergi positif dengan pemerintah dalam membangun tata kelola yang baik.
“Intinya dalam mengelola keuangan, selain memperhatikan aspek akuntabilitas, juga harus memberi perhatian khusus terhadap kinerja nyata bagi masyarakat”, kata Agus, pada pembukaan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (14/12/2016).
Ia menilai penerapan konsep akuntabilitas menjadi penting dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang tidak kalah penting adalah, pengelolaan keuangan, agar mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan langsung dirasakan oleh masyarakat banyak,” ungkapnya.
Mengenai predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diterima Pemerintah Provinsi Sulsel pada Tahun Anggaran 2015, Agus minta tidak puas sampai di situ. Menurutnya justru ini menjadi tantangan untuk berbuat lebih baik termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.