INIPASTI.COM, MAKASSAR – Desa menjadi fokus khusus Pemerintahan Joko Widodo dalam dua tahun ini. Bayangkan saja, setiap tahun, anggaran yang digelontorkan selalu mengalami kenaikan. Seiring peningkatan anggaran, tahun depan, pemerintah mewajibkan agar semua desa di Indonesia wajib memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Embung (tampungan air).
Hal ini diungkapkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo. Hadir pada Sosialisasi Soal Kebijakan Dana Desa Tahun 2017 di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (19/12), Eko mengungkapkan kalau dana desa tidak hanya diperuntukkan untuk infrastruktur saja.
Menurutnya, sampai saat ini perkembangan desa dengan adanya anggaran yang dikucurkan sangat bagus, apalagi dapat menjadi salah satu penyumbang untuk perekonomian Indonesia. “Makanya tahun depan, setiap desa wajib memiliki BUMDes dan Embung, selain itu harus fokus pada skala ekonomi yang lebih besar,” kata Eko.
Baca juga : Tahun Depan, Peruntukan Dana Desa Fokus Pemberdayaan Masyarakat
Ia menjelaskan, saat ini perkembangan BUMDes sejak adanya dana desa sudah cukup bagus. Bahkan bertumbuh dengan pesat menyentuh angka 4.000 unit. Untuk itu, Eko optimis jika semua kabupaten bisa menghadirkan BUMDes. Namun, lanjutnya, memang diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu, dirinya meminta adanya perbaikan dengan mendirikan holding di level provinsi.
“Kami bekerja sama dengan BUMN untuk melatih para SDM ini, setiap tahunnya. Tapi ini tidak cukup, semua pihak haruslah terlibat,” paparnya.
Eko juga berharap dana desa dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian, misalnya perikanan dengan membeli alat penangkapan ikan untuk membantu nelayan atau mengembangkan desa menjadi kawasan pariwisata.
Alokasi dana tahun ini sebesar Rp47 triliun dengan masing-masing desa mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp628,5 juta. Tahun 2017, dana desa mendapat suntikan dana sebesar Rp60 triliun.(*)
Baca juga:Bupati Enrekang Bentuk Bumdes
//