INIPASTI.COM, ABU DHABI –Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud mengeluarkan dekrit kerajaan yang mengakhiri hukuman mati bagi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan.
Arab Saudi menghapuskan hukuman mati bagi orang yang melakukan kejahatan sebagai anak di bawah umur, kata Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) yang didukung negara dalam sebuah pernyataan, Minggu.
Keputusan itu merupakan bagian dari keputusan kerajaan, kata pernyataan itu, dan datang dua hari setelah pengumuman bahwa hukuman cambuk di depan umum juga akan dilarang.
Siapa pun yang menerima hukuman mati karena kejahatan yang mereka lakukan sebagai anak di bawah umur akan menerima hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun di fasilitas penahanan remaja, kata pernyataan itu. Tidak jelas kapan keputusan ini diharapkan akan diberlakukan.
Juga tidak jelas apakah hukuman cambuk telah dilarang sepenuhnya atau sebagian. Versi bahasa Inggris dari pernyataan HRC menunjukkan bahwa hukuman cambuk akan sepenuhnya dihapuskan, tetapi versi Arab mengatakan praktik itu hanya akan dilarang dalam kasus-kasus di mana hukuman berada pada kebijaksanaan hakim, dan bukan untuk kejahatan di mana hukumannya ditentukan oleh hukum Syariah.
Pemerintah Saudi dan HRC tidak segera menanggapi permintaan CNN untuk kejelasan tentang larangan cambuk. Media pemerintah Saudi dan kementerian kehakiman belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang keputusan tersebut.
“Ini adalah hari penting bagi Arab Saudi yang dimungkinkan oleh Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammad bin Salman,” kata presiden HRC Awwad Alawwad, menurut pernyataan kelompok itu.
Dekrit kerajaan berpotensi membebaskan dari hukuman mati beberapa pria dari minoritas Syiah di negara itu, yang diduga melakukan kejahatan sebagai anak di bawah umur. Ali al-Nimr, seorang pemrotes anti-pemerintah yang dipenjara, adalah yang paling menonjol di antara mereka. Keponakan laki-laki dari ulama yang dihukum mati, Nimr al-Nimr, Ali ditangkap pada usia 17 tahun dan dijatuhi hukuman mati.
Tahun lalu, CNN melaporkan remaja Saudi Murtaja Qureiris yang menghadapi hukuman mati karena kejahatan yang diduga dilakukan pada usia 13 tahun. Pemrotes anti-pemerintah terhindar dari eksekusi setelah laporan itu memicu kemarahan internasional.
Tetapi ada kekhawatiran bahwa tahanan politik mungkin tidak mendapat manfaat dari langkah ini. Kelompok HAM Penangguhan pada hari Senin mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran tentang celah potensial dalam hukum dan mempertanyakan apakah akan diberlakukan surut.
“Ini tidak akan lebih dari kata-kata kosong selama terdakwa anak masih berada di bawah hukuman mati. Mohammed bin Salman telah berjanji untuk ‘meminimalkan’ hukuman mati selama bertahun-tahun, tetapi kerajaan terus mengeksekusi orang-orang yang dihukum karena menghadiri demonstrasi padahal mereka masih anak sekolah,” direktur penangguhan hukuman Maya Foa mengatakan dalam sebuah pernyataan.
HRC belum menyatakan apakah langkah itu akan berlaku untuk tahanan yang sudah dijatuhi hukuman mati.
“Lebih banyak reformasi akan datang,” kata Alawwad, yang memuji program Visi Putra Mahkota 2030, upaya untuk mereformasi ekonomi kerajaan dan aturan sosial ultra-konservatif, untuk langkah tersebut.
Namun bin Salman juga mendapat kecaman keras karena memberangus perbedaan pendapat di kerajaan itu. Sejak ia diangkat menjadi putra mahkota pada Juni 2017, ia telah mengirim sejumlah pembela HAM, pengusaha dan intelektual ke penjara.
Pada Oktober 2018, pembunuhan kritikus pemerintah dan jurnalis AS keturunan Arab Saudi, Jamal Khashoggi, di konsulat Istanbul memicu kecaman global. Meskipun Putra Mahkota membantah terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, seorang penyelidik PBB menemukan “bukti yang dapat dipercaya” bahwa bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan itu, memberikan pukulan berat pada reputasi pemimpin muda itu.
(AR)
