INIPASTI.COM, MAKASSAR – Harga cabai melonjak hingga menembus angka 100 ribu per kilogram. Kenaikan yang melewati batas ambang psikologi pasar. Pemerintah kemudian menyerah, tidak mampu mengontrol laju pasar yang bergerak liar. Semula pemerintah meyakini kebutuhan pangan nasional dalam kendali pemerintah. Salah seorang guru besar dari IPB menyebut pemerintah tidak memiliki data yang akurat untuk memberikan analisa tentang kesiapan pangan nasional. Pemerintahan Jokowi membutuhkan akurasi data untuk pengelolaan pangan nasional.
Untuk mengantisipasi masalah pangan nasional seperti kekurangan cabai, pemerintah layaknya mempersiapkan teknologi/sistem tanam cabai yang bisa melawan musim. Pemerintah tidak boleh membiarkan beban atau resiko kepada petani dan konsumen. Disinilah fungsi pemerintah. Terlalu riskan bagi petani dan konsumen menanggung biaya usaha tani cabe di atas 50 juta per hektar. Pemerintah harus hadir dalam pengelolaan pangan nasional.
Pemerintah harus menggagas konsep pengamanan pangan secara desentralitatif. Gubernur dan bupati harus dilibatkan untuk memikirkan bagaimana membangun lumbung-lumbung pangan di daerahnya masing-masing. Departemen Pertanian dan Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah perlu menyusun program tentang pangan. Program ini bisa disebut sebagai program Neraca Pangan Nasional. Program ini menurut Imam Mujahidin (ahli kebijakan pangan) dari Unhas dapat memberi ruang bagi daerah atau pulau-pulau di Indonesia untuk mandiri secara ekonomi berbasis pangan, dengan melakukan exchange product pangan.
Dengan membangun program Neraca Pangan Nasional secara spesifik, maka pemerintah memiliki jaringan dan data yang valid untuk mengontrol ketersediaan, akses dan produksi pangan nasional. Pemerintah tidak lagi sekedar optimis bahwa pangan dalam keadaan tersedia, tanpa data yang jelas.
