INIPASTI.COM, JENEPONTO – Angka stunting tertinggi dan kemiskinan yang masih membelit Kabupaten Jeneponto menjadi perhatian serius Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, saat melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Empoang, Sabtu, (23/8)
Fatmawati, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel, menegaskan pentingnya intervensi nyata agar Jeneponto bisa segera keluar dari zona merah kemiskinan ekstrem.
“Kita semua mendengar, Jeneponto masih mencatat angka stunting tertinggi di Sulsel, dan angka kemiskinannya juga masih tinggi. Karena itu saya datang bukan hanya bawa bantuan, tetapi melihat langs…
27
Sekda Sulsel Tegaskan 10 Peran Pemprov dalam Penyelenggaraan KKS
INIPASTI.COM, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman memaparkan langkah Pemprov Sulsel dalam mendorong Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Sulsel dalam Verifikasi Lanjutan Tingkat Nasional Tahun 2025 oleh Tim Verifikator KKS Pusat secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Rabu (27/8)
Jufri Rahman yang juga selaku Ketua Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Sulsel memaparkan langkah dan peran Pemprov Sulsel dalam mendukung Kabupaten/Kota Sehat.
Menurutnya, ada 10 peran Pemprov Sulsel dalam mendorong pelaksanaan KKS. Yakni komitmen dan dukungan kebijakan Pemprov berupa surat edaran Gubernur ke para Bupati/Walikota; advokasi, pembinaan, sosialisasi berjalan secara berkesinambungan setiap tahun oleh tim pembina/forum KKS Provinsi; peran aktif dan sinergi serta kerjasama tim pembina Provinsi dan tim Pembina Kabupaten/Kota; pemanfaatan media, cetak elektronik dan media sosial dalam sosialisasi KKS; pembina Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan KKS secara rutin sampai di tingkat Desa, Kecamatan dan Kab/Kota.
Selanjutnya, tim work yang solid antara pembina dan forum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; kemitraan KKS Sulsel dengan perguruan tinggi Negeri/Swasta, organisasi profesi, NGO; pemprov tiap tahun memberikan reward kepada pembina dan forum kabupaten/kota sehat; penyelenggaraan KKS sejalan/mendorong/mengakselerasi visi dan misi Pemprov dan pemerintah Kabupaten/kota; stakeholder KKS di Provinsi dan kabupaten/kota memberi perhatian penuh dan kebulatan tekad menindaklanjuti setiap kebijakan provinsi dan Pemda.
Adapun wilayah administrasi Sulsel terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota. Di dalamnya, terdiri 313 Kecamatan, 2.266 Desa dan 793 Kelurahan.
Lebih lanjut Jufri Rahman menyampaikan visi Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi, yakni Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.
Terdiri dari empat misi, yakni meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak dan berdaya saing; meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan; mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif dan melayani; serta melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Sudah ada 7 daerah yang telah menerbitkan Perda Kabupaten/Kota Sehat. Yakni Palopo, Kepulauan Selayar, Bone, Soppeng, Gowa, Pinrang, dan Luwu. Serta kita mendorong 17 daerah yang memiliki sk/surat edaran Bupati/Walikota untuk menerbitkan Perda KKS,” jelasnya.
Adapun inovasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam dukungan penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, yakni Layanan SINONA (Siap Antar Obat Anda Pada Pasien Rawat Jalan), SULSEL BERSINAR GENCARKAN (Sulawesi Selatan bebas Narkoba, Cari Mantu Bebas Narkoba), INSTING CERDIK (Intervensi Stunting dan Wasting, Responsif dan Komprehensif), Aplikasi e-RUBIK (Rumah Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja), Si PENGELOLAH LIMBAH B3, e-SEJUTA IKAN (Sertifikasi Hasil Pengujian Mutu Perikanan), SAMUDERA (Standar Operasional Prosedur Penerbitan Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha/SMU Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Perairan), RUMAH LANTERA (Ruang Ramah Lansia Untuk Lansia Sejahtera), SIPUT MADECENG (Sistem Integrasi Layanan Bagi Penerima Manfaat UPT PPSKW Mattiro Deceng), dan Si – ANDALAN (Sistem Analisis Data dan Laporan Bencana).
Pemprov Sulsel, kata Jufri Rahman, 4 kali berturut-turut meraih penghargaan sebagai Tim Pembina KKS Terbaik Nasional, mulai tahun 2017, 2019, 2021, dan 2023.
“Keberhasilan Kabupaten/Kota sehat di Sulsel ini tidak lepas dari komitmen bersama antara Pemerintah dan masyarajat, serta koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara intensif. Serta peran semua pihak yang terkait dalam pengembangan inovasi,” jelasnya.(In)
Kemenko Polkam Gelar Sarasehan di Makassar, Bahas Kebebasan Sipil dan Stabilitas Nasional
INIPASTI.COM, MAKASSAR – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar sarasehan bertajuk Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat dalam Kerangka Keseimbangan antara Demokrasi dan Stabilitas Nasional di Hotel Rinra, Makassar, Rabu, (26/8)
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan, LSM, NGO se-Sulawesi Selatan, serta civitas akademika Universitas Hasanuddin. Forum diskusi ini dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Ormas Kemenko Polkam, Brigjen TNI Dr Arudji Anwar, dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel, Ansyar.
“Kebebasan sipil untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara adalah bagian dari indeks demokrasi Indonesia. Untuk itu, kebebasan ini harus diimplementasikan dengan baik agar indeks demokrasi kita terus meningkat,” sebutnya.
Arudji menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah tiruan dari sistem Barat, melainkan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.
“Yaitu value yang mengedepankan gotong royong, tata Krama, rasa kemanusiaan, toleransi serta musyawarah mufakat. Nilai inilah yang kita sepakat sebagai nilai demokrasi khas Indonesia,” ujarnya.
Adapun Ansyar menyebutkan, bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul di Sulsel tercermin dari jumlah organisasi kemasyarakatan yang mencapai sekitar 500, lebih banyak dibandingkan Pulau Jawa yang hanya sekitar 400 sedangkan jumlah penduduknya lebih besar dari Sulawesi Selatan.
“Ini tandanya bahwa, Sulawesi Selatan ini (ruang) kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat terpenuhi atau sudah terlayani dengan baik,” sebutnya.
Ia berharap sarasehan ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kebebasan sipil sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan nasional.
“Bisa memberikan saran perbaikan serta pembangunan dan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sarasehan menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, yakni Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, serta Komnas HAM.
Prof. R. Widya Setiabudi Sumadinata dari Universitas Padjadjaran menekankan pentingnya penguatan hak-hak sipil yang sejalan dengan demokrasi, sekaligus menyeimbangkannya dengan kebutuhan menjaga keamanan nasional.
Ia menyoroti beberapa aspek utama, antara lain partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, kesempatan masyarakat untuk mengakses serta menyebarkan informasi, hingga pentingnya menciptakan ruang publik yang sehat sebagaimana digambarkan Jurgen Habermas.
Penguatan kebebasan sipil juga dipandang sebagai sarana untuk menekan praktik ketidaktransparanan, memberantas korupsi, dan mengatasi impunitas.
Sementara itu, Prof. Sukri dari Universitas Hasanuddin menekankan perlunya memperjelas arah pengembangan demokrasi dan sistem politik yang sesuai dengan kondisi objektif masyarakat serta amanah konstitusi.
Ia menilai pendidikan politik menjadi kunci agar masyarakat bersikap lebih cerdas dan rasional dalam berdemokrasi, termasuk saat menghadapi pemilihan umum. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menghindari politisasi institusi negara agar demokrasi tetap berjalan secara sehat.
Narasumber lain, Mimin Dwi Hartono dari Komnas HAM, memaparkan materi terkait hak berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi dalam negara demokratis.
Berdasarkan data Komnas HAM periode 2023–2025, tercatat dua aduan terkait isu ini dari Sulawesi Selatan. Mimin menegaskan bahwa semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat sipil, harus berkomitmen melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Pengemban kewajiban/pemerintah dan DPR harus berhati-hati, cermat, dan akuntabel dalam membatasi pelaksanaan hak berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi.
Mendorong komitmen bersama untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat, memastikan penghormatan terhadap hak-hak sipil, serta memperkuat peran masyarakat sipil sebagai elemen penting dalam menjaga kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan stabilitas nasional.
Moderator dalam diskusi ini adalah Dr. Andi Lukman Irwan, Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, yang memandu jalannya panel dengan dinamis.(In)
Kunker ke Sulsel, Komisi II: BUMD Harus Dibangun Sesuai Sektor Unggulan Daerah
INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (Iin Nurfahraeni)
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang membacakan sambutan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI.
Menurutnya, di tengah dinamika global, stabilitas nasional menjadi fondasi penting dalam menjaga pembangunan daerah.
Jufri menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi positif dan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti Sulsel berada di jalur pembangunan yang tepat.
“Bukti nyata dari kemajuan ini dapat kita lihat pada capaian pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan pertama 2025 yang tumbuh positif 5,78 persen (year on year). Angka kemiskinan per Maret 2025 juga turun menjadi 7,60 persen,” ujarnya.
Ia menegaskan, arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan dituntun oleh visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter. Visi ini disusun selaras dengan RPJPD Sulsel 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
“Arah pembangunan Sulawesi Selatan lima tahun mendatang diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus memperkokoh kontribusi daerah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Kehadiran Bank Sulselbar dan BUMD merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi dimana keduanya dibentuk untuk melaksanakan fungsi pembangunan daerah, ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi sumber pendapatan asli daerah.
Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membina 5 BUMD yang berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana Bank Sulselbar sebagai kontribusi dividen terbesar bagi PAD, sekaligus menjadi penggerak pembiayaan ekonomi lokal, khususnya bagi UMKM, petani, dan nelayan.
BUMD lainnya seperti PT. Sulsel Citra Indonesia, PT. Penjamin Kredit Daerah, PT. Sulsel Andalan Energi, serta Perusda Agribisnis terus kami dorong untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat manajemen, dan mengembangkan model bisnis agar dapat lebih optimal dalam memberi kontribusi nyata terhadap PAD.
“Kami menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memperkuat kinerja BUMD. Namun dengan dukungan, arahan, dan pengawasan dari Komisi II DPR RI, kami optimistis BUMD di Sulsel dapat berkembang lebih sehat dan profesional,” tutur Jufri.
“Serta, berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kehadiran Komisi II DPR RI ini, diharapkan akan mendorong kinerja Bank Sulselbar dan BUMD lainnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyusun Undang-Undang BUMD.
“Intinya bahwa kita ini mau bikin Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah. Kita pengen dengar betul sejauh mana badan usaha milik daerah ini tidak menjadi beban anggaran daerah, tapi justru menjadi instrumen penguatan terhadap pendapatan daerah lewat dividen atau lewat tugas-tugas Public Service Obligation-nya dan juga BLUD-nya,” jelasnya.
Aria Bima juga menekankan perlunya pembentukan BUMD yang sesuai dengan sektor unggulan daerah, seperti kelautan, pertambangan, dan pertanian.
Menurutnya, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan BUMD perlu disinergikan dengan peran BUMN agar manfaat ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Nah, kalau di pusat penguatan BUMN, di daerah penguatan BUMD dong, tapi harus ada sinergi BUMD dan BUMN,” katanya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kontribusi BUMD Sulsel dalam meningkatkan PAD sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.(In)
