INIPASTI.COM,JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menyatakan tak ada istilah 100 hari kerja atas kinerjanya bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Jokowi mengatakan meski tak ada target, penilaian tetap dilakukan dari hasil kinerja menteri.
“Tidak ada 100 hari karena ini keberlanjutan dari periode pertama, kedua. Ini terus, enggak ada berhenti, terus ini lagi seperti itu,” ujar Jokowi usai acara ‘Rakornas 2020 Integrasi Riset dan Inovasi Indonesia’ di Graha Widya Bhakti, Puspitek, Tangerang Selatan, Kamis (30/1).
Menurut Jokowi, capaian pemerintah diukur dari kinerja jajaran menteri di bawahnya. Ia mengaku telah memberikan indikator penilaian atau Key Performance Indicator (KPI) bagi para menteri.
“Coba ditanyakan ke menteri-menteri sudah saya beri KPI (Key Performance Indikators) sendiri-sendiri yang konkret, jelas angka-angkanya. Semua harus pada posisi speed tinggi karena kita memiliki target yang kita arah, yang kita tuju,” kata Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Namun dalam 100 hari kerja Jokowi di periode kedua, peran Ma’ruf sebagai Wapres nyaris tak terlihat.
Jokowi-Ma’ruf resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Usai dilantik, Ma’ruf langsung menjalani tugas ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar Naruhito. Setelah kembali, Ma’ruf menemani Jokowi mengumumkan dan melantik menteri Kabinet Indonesia Maju.
Ma’ruf untuk pertama kalinya mendampingi Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, 24 Oktober tahun lalu.
Sejak itu, mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu kerap menemani Jokowi, mulai dari melantik pejabat negara, acara kenegaraan, rapat terbatas maupun rapat internal, hingga acara partai koalisi.
Pada satu kesempatan, Ma’ruf pernah dipersilakan oleh Jokowi untuk memberi sambutan. Hal itu terjadi dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah, di Istana Negara, November 2019.
Saat itu, Jokowi mengaku sengaja memberikan kesempatan kepada Ma’ruf untuk menyampaikan sambutan. Menurutnya, bisa saja dirinya dan Ma’ruf akan bergantian memberikan sambutan dalam kegiatan yang lainnya.
Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas mengatakan Ma’ruf dalam tiga bulan pertama sedang dalam tahap adaptasi sebagai wakil presiden. Menurutnya, Ma’ruf juga memposisikan diri secara wajar di pemerintahan.
Namun, kata Abbas, dalam 100 hari kerja Jokowi ini, Ma’ruf kurang berani tampil di forum negara Islam seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurutnya, sebagai Ketua nonaktif MUI dan Rais Aam PBNU, Ma’ruf bisa membawa Indonesia berada pada posisi penting.
“Ini Kiai Ma’ruf bahkan di pertemuan KTT (KL Summit 2019) juga tidak bisa hadir di Malaysia,” ujar Abbas kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/1).
Abbas mengaku sejauh ini belum melihat sesuatu yang membanggakan dari Ma’ruf sebagai wakil presiden dengan latar belakang NU dan MUI yang membuat Indonesia dihormati dan dihargai di kalangan negara-negara Islam lainnya. Ma’ruf harusnya bisa mengambil kesempatan itu karena posisi strategis Indonesia dalam forum OKI.
“Indonesia negara yang sangat penting di OKI, dengan penduduk mayoritas, dengan peran politik yang sangat strategis, harusnya Kiai Ma’ruf mengambil kesempatan kepemimpinan itu, sejauh ini belum,” tuturnya.
Ia berharap Ma’ruf bisa lebih percaya diri mengambil peran yang lebih sentral dan strategis di kalangan dunia Islam, agar tidak hanya jago kandang.
“Dugaan saya, kalau Kiai Ma’ruf tidak mampu itu, memang kapasitasnya hanya jago kandang di lingkungan Indonesia saja. Belum bisa keluar. Padahal kesempatan dia itu mantan Ketua MUI, mantan Rais Aam NU, mestinya bisa bermain di level internasional,” ujarnya (syakhruddin)
