6 Bulan Tanpa Penghuni, Komisi A Minta Biro Umum Rasionalisasi Anggaran Rujab

Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Komisi A DPRD Sulsel meminta Biro Umum Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melakukan rasionalisasi anggaran karena melihat nilai anggaran yang di ajukan pada APBD 2021 dengan jumlah sebesar Rp 177 Miliar dinilai sangat tinggi.

Salah satu yang disoroti soal anggaran di Biro Umum Pemprov Sulsel yakni anggaran Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur yang dianggap perlu dilakukan rasionalisasi karena sudah 6 bulan tanpa penghuni, semenjak Nurdin Abdullah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Inline Ad

“Ini salah kalau komisi A jika tidak lakukan rasionalisasi karena rumah jabatan gubernur tidak berfungsi. Jadi itulah dasarnya karena selama ini masih mendapat post anggaran tapi tidak berfungsi sepenuhnya,” kata Hal ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle usai rapat dengan Biro Umum, Selasa (14/9).

Selle menjelaskan rasionalisasi anggaran ini karena pertimbangan masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat minim anggarannya.

“Jadi dari hasil rasionalisasi anggaran rumah jabatan nantinya akan dilihat OPD mana saja yang masih minim anggarannya karena ini tidak elok jika tiga rumah masuk dalam pembiayaan tapi tiba-tiba pertengahan jalan tidak terpakai sehingga teman- teman di komisi A minta dirasionalisasi,” jelas Politisi Demokrat Sulsel ini.

Apalagi, kata Selle proses hukum telah dijalani oleh Nurdin Abdullah dan jika dinyatakan bersalah maka sudah pasti Rujab Wakil Gubernur akan kosong. Sehingga perlu dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap hal tersebut.

“Kalau Plt pindah di rumah jabatan gubernur nantinya berarti rumah jabatan wakil gubernur lagi yang kosong makanya minta rasionalisasi,” ucapnya.

Selle yang juga merupakan politis Demokrat menuturkan, bahwa untuk anggaran perubahan, TAPD telah merasionalisasi Rp 17 miliar anggaran Biro Umum. Tetapi menurut anggota komisi A jika hal tersebut masih perlu dikurangi karena nilainya masih tinggi.

“Pada saat rapat pak Arfandi mengusulkan agar dikurangi lagi 12 miliar jadi totalnya akan menjadi 29 miliar semua dari jumlah sementara secara keseluruhan anggaran biro umum di perubahan Rp 177 miliar,” tuturnya.

Namun hal ini belum final karena rapat ditunda sampai malam karena biro umum belum bisa memberikan jawaban atas permintaan komisi A untuk kembali dilakukan rasionalisasi.

(Muh. Seilessy)

Bottom ad

Leave a Reply