INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulsel telah menerima Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2017, yang diperuntukkan bukan hanya pembangunan saja. Dari sejumlah alokasi anggaran ada beberapa yang mengalami penurunan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Agus Arifin Nu’mang mengakui kondisi keuangan negara saat ini memang cukup sulit, sehingga berdampak di daerah.
“Bukan cuma Sulsel tapi hampir di di seluruh Indonesia, ini disebabkan karena keuangan yang memang sedang tidak bagus. Bahkan pak Gubernur sudah mengatakan tahun ini menjadi terberat, karena anggaran banyak terpangkas,” kata Agus, Senin (12/12/2016).
Apalagi menurutnya, banyak program-program kerja sudah dicanangkan harus tetap dilanjutkan, terutama dalam menjaga momentum perekonomian di Sulsel. Caranya dengan membuka diri agar swasta mau masuk.
“Agar swasta masuk, tentu pemerintah harus memberi pelayanan yaitu dengan kemudahan dalam memberi izin, setelah itu kepastian mengenai investasi, keamanan dan sebagainya,” ungkap Agus.
Sementara itu, Pengamat Pemerintah dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menjelaskan, dinamika anggaran yang naik turun seperti DAK, atau DAU sangat dipengaruhi dari kinerja dan penerimaan daerah tersebut. Dan ini memang biasa terjadi, tentu diperlukan langkah mengakali anggaran kurang.
“Pemerintah harus menyesuaikan diri, dengan melihat dalam perencanaan RPJMD apa saja proyek prioritas dan langsung menyentuh ke masyarakat,” kata Arief.
Arief mencontohkan, program pertanian, infrastruktur menjadi fokus yang harus tetap dijalankan, apalagi target swasembada lumbung beras harus terpenuhi.
Sementara itu, dari data yang diperolah untuk dana transfer ke daerah, tahun 2017 yang dibagikan ke Sulsel beberapa item mengalami penurunan dibanding 2016.
Untuk DAK Fisik, nilainya mencapai Rp3,1 triliun, sedangkan pada tahun 2016 Rp5,1 triliun, sedangkan untuk DAK Non Fisik Rp5,01 triliun sedangkan tahun 2016 Rp5,09 triliun.
Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp282 miliar, sedangkan tahun 2016 Rp476 miliar.
