INIPASTI.COM, Pada November 2013, hubungan Indonesia-Australia sempat memanas hingga mencapai titik terendah dalam beberapa dekade. Dokumen yang bocor melalui Edward Snowden mengungkapkan bahwa Badan Intelijen Sinyal Australia (kemudian DSD/ASD) memantau telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara, Wakil Presiden, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya selama periode Agustus 2009. Reaksi pemerintah Indonesia saat itu tegas: duta besar ditarik, kerja sama intelijen dan militer dihentikan sementara, serta pidato resmi Presiden yang menyatakan penurunan tingkat hubungan bilateral. Butuh waktu hampir sembilan bulan hingga kedua negara menandatangani Joint Understanding on Code of Conduct untuk menormalisasi hubungan.
Kini, pada 2025–2026, Indonesia menghadapi kasus penyadapan yang berbeda secara fundamental. Berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR pada 12 November 2026, empat jenderal Polri—termasuk mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo—diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat istana, tokoh politik, media, ormas, dan pengusaha. Metode yang digunakan adalah memasukkan nomor target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Dugaan berlangsung hampir dua tahun, jauh lebih lama dibanding 15 hari pemantauan metadata di kasus 2013, dan diduga mencakup isi percakapan.
Perbandingan kedua kasus menunjukkan perbedaan esensial. Pada 2013, pelaku adalah negara asing. Risiko yang muncul bersifat eksternal: pelanggaran kedaulatan, penghinaan diplomatik, dan potensi kebocoran informasi strategis ke pihak luar. Respons negara dapat dilakukan secara terbuka melalui saluran diplomatik dan penghentian kerja sama. Sebaliknya, kasus 2025–2026 melibatkan aparat dalam negeri yang memiliki akses resmi terhadap infrastruktur pengawasan negara. Pelaku diduga bukan hanya “mendengar”, tetapi berada di dalam struktur kekuasaan yang sama. Ini membuka kemungkinan pemanfaatan informasi untuk kepentingan internal, manipulasi kebijakan, atau bahkan tindakan yang mengarah pada gangguan stabilitas pemerintahan.
Dari perspektif keamanan nasional, ancaman dari dalam sering dianggap lebih serius. Musuh eksternal memerlukan sumber daya, waktu, dan risiko deteksi yang tinggi untuk mengeksekusi aksi. Pengkhianatan internal, sebaliknya, memanfaatkan kepercayaan, akses, dan sistem yang sudah ada. Sejarah internasional memberikan ilustrasi. Penyadapan NSA terhadap Kanselir Angela Merkel memicu krisis kepercayaan Jerman-AS. Kasus Dilma Rousseff di Brasil menjadi salah satu faktor yang memperparah krisis politik. Di Turki, penyadapan dan infiltrasi oleh kelompok yang disebut “negara paralel” menjadi latar belakang kudeta gagal 2016, yang kemudian diikuti penindakan massal terhadap aparat yang diduga terlibat. Di sejumlah negara, spionase terhadap pemimpin negara dikategorikan sebagai kejahatan berat, termasuk potensi hukuman seumur hidup atau mati, karena dianggap mengancam eksistensi negara itu sendiri.
Kasus Indonesia saat ini masih dalam proses hukum. Polri telah menetapkan tersangka, melakukan penahanan, dan menyita barang bukti. Proses di DPR dan lembaga terkait sedang berjalan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah prinsipnya: penyadapan ilegal terhadap kepala negara, terutama oleh pihak internal yang diberi mandat melindungi, merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integritas institusi. Menyepelekan kasus ini sebagai “sekadar penyadapan” atau membandingkannya secara dangkal dengan skandal 2013 justru mengabaikan perbedaan tingkat bahaya antara ancaman eksternal dan internal.
Kedaulatan negara tidak hanya diukur dari kemampuan menghadapi tekanan asing, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan di dalam tubuh pemerintahan sendiri. Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum, pengawasan lembaga intelijen dan kepolisian, serta komitmen terhadap prosedur hukum yang transparan. Publik berhak mendapatkan kejelasan fakta, proses yang adil, dan jaminan bahwa sistem pengawasan negara tidak disalahgunakan. Hanya dengan demikian, pelajaran dari 2013 dan peristiwa terkini dapat memperkuat, bukan melemahkan, fondasi negara.










