INIPASTI.COM, JAKARTA – Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di beberapa Kementerian, dan Pemerintah Daerah telah selesai dilaksanakan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sedang merencakan menyusun aturan baru .
Aturan baru ini, untuk mencegah kemungkinan kekosongan formasi CPNS 2018. Hal ini diungkapkan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan kekosongan formasi yang lowong dikhawatirkan menganggu pelayanan publik.
“Misal tenaga guru dan kesehatan lowong, kami hati-hati dan teliti, konsekuensi pasti ada tapi kami harus bisa tetap melayani publik,” kata Setiawan, di Kantor Kemenpan RB Senin (12/11/2018) seperti yang dilansir tempo.co
Seperti diketahui, sebelumnya beredar di media sosial terkat keluhan para peserta CPNS 2018, karena tidak lolos saat mengkuti ujian seleksi kompetensi dasar (SKD). Para peserta mengeluh karena tak mampu melewati nilai passing grade atau ambang batas yang telah ditentukan. Ada tiga sub ujian dalam SKD ini, yakni ujian tes intelegensia umum, karakteristik pribadi, dan wawasan kebangsaan.
Ia pun menjelaskan, terkait dengan tingkat kelulusan peserta CPNS 2018 yang mengikuti ujian SKD hanya berada di angka 10 ppersen untuk peserta yang mendaftar di instansi/kementerian pusat. Sedangkan, untuk peserta yang mendaftar di instansi daerah tingkat kelulusan berada di angka 10 persen.
Dengan kondisi tersebut, Ia menambahkan, kemungkinan kekosongan formasi yang ditawarkan menjadi tinggi. Karena itu, Kemenpan RB saat ini tengah menyusun rancangan kebijakan baru untuk mencegah kemungkinan kekosongan tersebut.
“Kebijakannya nanti seperti apa, apakah passing grade diturunkan atau perangkingan atau seperti apa (dari SKD). Yang jelas kami akan cari jalan fair,” kata Setiawan.
Setiawan juga memastikan, nantinya aturan baru tidak akan merugikan peserta yang dinyatakan lolos nilai ambang batas SKD. Kebijakan baru ini juga tidak akan menganggu jalannya proses seleksi.
Selain itu, Setiawan juga memberi jaminan bahwa kebijakan baru ini tidak akan membuat peserta yang telah lolos nilai ambang batas berkompetisi dengan peserta yang lolos dengan kebijakan baru tersebut.
(Iin Nurfahraeni)










