INIPASTI.COM,MAKASSAR – Bank Indonesia (BI) terus mendorong peran Surat Berharga Komersial (SBK) sebagai alternatif sumber dana jangka pendek bagi korporasi non-bank di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Kota Makassar dinilai sebagai kota berskala ekonomi terbesar di wilayah timur Indonesia.
Kepala Group BI, Endang Kurnia Saputra mengatakan, awareness (pengetahuan) pelaku pasar bahwa saat ini telah tersedia instrumen pendanaan jangka pendek bernama Surat Berharga Komersial. SBK sendiri dapat dimanfaatkan oleh korporasi non-bank yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek di pasar uang.
“Jadi memang yang kita inginkan adalah adanya pemangkuan makanya sekarang bikin aturan bahwa penertiban SBK harus tanpa warkat (dokumen/instrumen perbankan,red), harus scripless artinya secara elektronik dan ditatausahakan, di catat oleh lembaga yang kita awasi dan regulasi,” turutnya di Hotel The Rinra, Macora 2, Kamis, (17/10/2019).
Lanjutnya, ada pemantau untuk bisa mencatat usaha dan harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk itu, syarat pengawasan yang perlu ditingkatkan.
“Kan warkat lebih mudah dipalsukan. apalagi sekarang sudah sangat canggih, fotocopy saja sudah bisa. Makanya kita hindari yang sifatnya bentuk warkat. Dulu yang sertifikat tahun 90-an itu tidak ada bedanya dengan warkat, makanya banyak orang memalsukan sertifikat seperti sertifikat tanah,” tuturnya.
“Dulu perlindungan terhadap investor tidak teregulasi dengan baik dan sangat lemah pada saat itu. Olehnya itu, saat ini perlindungan investor itu sangat diutamakan sehigga kalau misalnya kita punya dana dan ingin membeli SBK, sudah lebih yakin, sebab dijaga oleh banyak lembaga yang sudah kita atur,” sambungnya.
Untuk itu, pendanaan melalui pasar uang ini akan dapat melengkapi portofolio pendanaan korporasi jangka panjang melalui pasar modal dan perbankan. Dalam hal mendukung penerbitan dan transaksi SBK, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan dengan menerbitkan Peraturan BI dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Antara lain mencakup penerbitan, lembaga pendukung pasar SBK, keterbukaan informasi, transaksi SBK, manajemen risiko, pelaporan, serta pengawasan.
Terkait dengan lembaga pendukung, sampai dengan 30 September 2019, telah terdaftar di BI sebanyak 5 penata laksana/arranger, 2 lembaga pemeringkat, 53 konsultan hukum, 88 akuntan publik, 5 notaris, 4 perantara/brokers, dan 19 kustodian.
Sementara itu, ke depan, BI akan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk melakukan harmonisasi regulasi, khususnya regulasi yang mengatur lembaga-lembaga jasa keuangan yang dapat memanfaatkan SBK sebagai alternatif pendanaan jangka pendek dan juga sebagai investasi.
Selain itu, Bank Indonesia juga akan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada potensial issuer dan investor demi mendorong berkembangnya pasar Surat Berharga Komersial.
(Resti Setiawati)
