INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Agustinus Appang mengaku banyak anggaran yang dipangkas di instansi yang dipimpin.
Dari jumlah Rp 13,6 miliar yang diusulkan dipangkas menjadi Rp 7,3 miliar. Menurutnya pomotongan anggaran ini sangat tidak wajar sebab banyak program yang harus dikerjakan di tahun 2019 mendatang.
“Tahun lalu Rp13 miliar lebih, makanya istilah ditebas tadi itu keluar, karena tidak masuk diakal kemudian pendapatan tahun ini meningkat, secara logika kan anggaran pendapatan provinsi meningkat kok ada pemangkasan luar biasa,” ujar Agustinus saat ditemui usai menghadiri rapat bersama komisi E DPRD Sulsel, Senin 26 November 2018.
Dari jumlah anggaran Rp7,3 Miliar itu, Rp 1 Miliar merupakan program Rencana Tekhnis Satuan Pemukiman (RTSP) yang dimasukkan oleh TAPD bukan kewenangan provinsi tetapi kewenangan Kabupaten/Kota.
“Tinggal Rp 6,3 miliar, ini bukan dipangas tapi memang karena bukan kewenangan. Kalau pun ada dalam dokumen anggaran, kita tidak mau gunakan daripada kita bersoal dikinerja,” ujarnya.
Ia menyebutkan banyak program yang dihapus termasuk pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan yang dianggap penting untuk meningkatkan keahlian bagi masyarakat.
Selain program, banyak kasus ketenagakerjaan antara buruh dan perusahaan yang menjadi kewenangan dinas ketenagakerjaan provinsi yang harus diselesaikan.
“Ini bagaimana kasus-kasus ketenagakerjaan di 24 kabupaten/kota, itu kan tanggung jawab kita di provinsi bukan pemerintah daerah. Bayangkan kalau ada kasus di Luwu atau Palopo dimana dapat anggaran operasionalnya,” jelas Agustinus
(Muh. Seilessy)










