Bastian Lubis: TP2D Lebih Baik Dibubarkan

Rektor Universitas Patria Artha Bastian Lubis, saat memaparkan tentang hasil kajian mengenai TP2D(Iin Nurfahraeni)

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Terus menjadi sorotan, Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, (TP2D) oleh sejumlah kalangan, DPRD Sulsel. Telah memunculkan polemik, termasuk di pemerintahan.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah –Andi Sudirman Sulaiman memberikan kewenangan yang dianggap terlalu jauh. Rektor Universitas Patria Artha Bastian Lubis menjelaskan SK Gubernur  yang dikeluarkan untuk TP2D ini sudah melampui kewenangan.

Ia pun menyebutkan, pihaknya telah mengkaji lebih dalam terkait SK tersebut, kalau melihat kewenangan yang diberikan sangatlah luar biasa, mulai dari segi perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Padahal semua itu wewenang pengguna anggaran dan PPTK.

Untuk itu, Pengamat Keuangan Negara ini menyarankan agar SK yang ada minimal di revisi atau lebih baik dicabut saja. Karena akan memberi dampak, terutama dari segi keuangan negara. Karena setia uang keluar harus diminta pertanggung jawaban keuangannya secara  terbuka.

Baca Juga:  Fraksi NasDem Tunggu Komunikasi Nurdin Abdullah Terkait Tupoksi TP2D

“Dalam aturan, setiap uang yang keluar harus di minta pertanggung jawaban keuangan, secara terbuka. Sedangkan ini harus melalui TP2D dan laporannya tertutup,” ujarnya

Seharusnya, Ia menyebutkan pembentukan TP2D ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi  Pemerintahan, karena di dalam undang-undang tersebut sudah  mengatur mengenai pembatasan kewenangan dan larangan  Badan dan/atau Pejabat menyalahgunakan wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenangnya.

Kemudian Undang-undang Republik Indonesia  nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah, sudah ditegaskan  bahwa dalam pasal  76, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga , kroni, golongan tertentu atau kelompoko politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ,”

Baca Juga:  Arahan Kajati Sulsel Dalam Rakorsus Pemkot Makassar

“Kalau pembentukan TP2D bertujuan untuk mensinkronkan dan mempercepat proses pembangunan dengan visi misi kepala daerah yang baru, seharusnya tidak mencampuri masalah teknis yang akan membuat kekacauan, dalam pelaksanaan program kerja yang akan dilaksanakan,” paparnya

Bastian menyebutkan, tim hanya  bersifat menganalisis mengumpulkan data, kemudian memberi  masukan kepada kepala daerah  untuk memerintahkan kepada SKPD dibawahnya sesuai dengan hasil kajian tim.

Lebih jauh, Ia menjelaskan seharusnya, TP2D harus membuat visi misi gubernur sendiri ini, apakah sudah di masukan dalam RAPBD untuk tahun 2019, karena 2019 mulai di rancang mulai sejak Februari Maret sampai Agustus September, September dilantik harusnya TP2D membuat RPJMD Prodaknya . Dan di bahas ke DPRD, apakah ini relevan atau tidak .

“Ternyata tidak, sifatnya eksekusi, operasional. Ini yang tidak benar,”tegasnya.

Baca Juga:  OPD Dilarang Hadiri Rapat Bahas Anggaran dengan Komisi

(Iin Nurfahraeni)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.