INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan kepada seluruh Kabupaten dan Kota, serta instansi vertikal di Sulsel.
Dari daftar penyerahan DIPA tersebut, khusus untuk instansi satuan vertikal, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang menerima anggaran paling besar yaitu Rp1.137.032.553.000, kemudian menyusul Kodam XIV Hasanuddin Rp533.966.074.000, dan Lantamal VI Makassar Rp98.848.743.000.
Sedangkan dua instansi vertikal menerima anggaran cukup rendah yakni Kanwil Sulsel Kementrian Hukum dan HAM Rp13.409.063.000, dan Polda Sulawesi Selatan Rp20.387.914.000.
Tingginya anggaran yang diterima BBWS-PJ pada tahun 2018 berkaitan dengan sejumlah proyek bendungan di beberapa daerah di Sulsel, di antaranya Bendungan Pamukkulu di Takalar dan Pasolerang di Wajo.
Seperti diketahui DIPA Sulsel tahun 2018 mencapai Rp51,14 triliun lebih. Adapun rincian APBN tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp826,61 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp249,46 milyar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp18,36 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp4,04 triliun, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik sebesar Rp5,28 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp489,75 milyar. Dana Desa sebesar Rp1,98 triliun. Sedangkan, alokasi APBN untuk kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar Rp19,89 triliun.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo berharap agar anggaran ini dikawal dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal karena memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Ini APBD terakhir yang saya kawal oleh karena itu harus bicara sejujurnya. Bagaimana mengasistensi apa yang kurang benar itu yang kita lakukan. Bupati dan walikota bersama DPRD, kita punya kekurangan masing-masing. Yang mempersatukan kita tegak lurus karena ini untuk ibadah,” kata Syahrul, Senin (18/12/2017). (Iin Nurfahraeni)
