INIPASTI.COM, JAKARTA – Tampaknya konflik dalam tubuh Partai Demokrat belum benar-benar berakhir, Pasalnya Partai Demokrat kubu Moeldoko belum menyerah setelah sebelumnya kepengurusan hasil KLB Sumatera Utara ditolak oleh pemerintah.
Seakan belum puas, pada Jumat (25/6/2021) Partai Demokrat versi KLB Sumut melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta.
Rusdiansyah selaku kuasa hukum Demokrat KLB Sumut mengatakan gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.
Dikutip Suara.com, padaJumat (25/6/2021).Rusdiansyah mengatakan “Materi gugatan meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu, yang mana menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025,”
Merespon gugatan tersebut,Ketua Bapillu Partai Demokrat mengatakan tidak elok Moeldoko sebagai KSP menggugat presiden dalam hal ini KEMENKUMHAM yang merupakan perpanjangan tangan Presiden. Andi Arief juga mengingatkan kubu Moeldoko bahwa mereka bisa kena pasal pemalsuan KTA, Ia juga menambahkan jika nekat siap-siap kembali malu
“Saya cuma mengingatkan Pak Moeldoko. Pertama, tidak elok KSP menggugat presiden karena Menkumham perpanjangan tangan presiden. Kedua, bisa kena pasal pemalsuan KTA Demokrat karena bukan anggota Demokrat. Kalau nekat, ya silakan, siap-siap kembali malu,” kata Ketua Bapillu PD, Andi Arief, melalui akun Twitter-nya, Jumat (25/6/2021)
Rusdiansyah optimis terhadap gugatan yang dilayangkan akan Disidang oleh PTUN, ia juga menambahkan gugatan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan Klien tetapi gugatan tersebut dipersembahkan untuk rakyat Indonesia, Serta ia berharap kedepannya hak-hak dan kedaulatan anggota tidak dirampas.
“Gugatan ini kami ajukan selain untuk kepentingan hukum klien, kami persembahkan untuk rakyat Indonesia dan dunia demi tegaknya hukum, keadilan, hak asasi manusia dan Demokrasi. Dan agar ke depan tidak ada lagi hak-hak dan kedaulatan anggota di rampas,” tandasnya.
//(lmd)