NAJIB Razak, yang secara konsisten menyangkal telah melakukan pelanggaran, mengatakan pada Kamis bahwa gugatan hukum yang dituduhkan AS kepadanya, merupakan “perkara perdata, bukan perkara pidana”.
“Dan kita tidak ingin membuat kesimpulan apapun sebelum proses hukum itu selesai,” kata Najib kepada para wartawan pada suatu acara di Kuala Lumpur. “Kita harus melihat faktanya dulu. Saya ingin menegaskan bahwa kami bersungguh-sungguh dengan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik.”
Najib mengatakan bahwa pemerintah akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan internasional terkait kasus 1MDB itu.
Namun, Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi, pada Kamis, menyatakan “sangat prihatin dengan sindiran dan tuduhan”, penyelewengan terhadap Najid dalam perkara itu.
Dia mengatakan bahwa tidak ada satu penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum dari negara manapun di seluruh dunia selama setahun terakhir yang memperlihatkan adanya dana yang diselewengkan dari 1MDB.
Apandi mengatakan pada Januari lalu uang yang ada pada rekening pribadi Najib merupakan sumbangan politik dari keluarga kerajaan Arab Saudi dan sebagian besar di antaranya sudah dikembalikan. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir mengatakan, April lalu, bahwa dana yang dimasukkan ke rekening pribadi Najib adalah sumbangan “ikhlas” dari Arab Saudi. Pemerintah Saudi sendiri tidak segera memberi komentar perihal tindakan pemerintah AS tersebut.
Hubungan Erat
Gugatan hukum itu berpotensi mengganggu hubungan baik kedua negara yang baru terjalin pada masa pemerintahan Obama, yang telah dua kali berkunjung negara-negara di Asia Tenggara dua tahun terakhir ini. Washington memandang negara muslim moderat itu sebagai sekutu dalam melawan Islamis radikal, sebagai satu di antara anggota kelompok dagang Pasifik pimpinan Amerika Serikat, dan sebagai bagian dari “poros” strategis menuju Asia guna menghadapi ambisi China yang kian meningkat.
Namun, Najib mengatakan gugatan hukum itu tidak akan memengaruhi hubungan erat yang telah terjalin. “Itu adalah isu yang terpisa, yang melibatkan orang per orang,” katanya kepada wartawan pada acara Kamis tersebut.
Seorang pejabat tinggi Gedung Putih mengatakan bahwa Obama tidak campur tangan dengan gugatan hukum tersebut.
“Jawaban sederhananya adalah bahwa kami tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mengendalikan tindakan Departemen Kehakiman,” kata Ben Rhodes, deputi penasihat keamanan nasional, kepada wartawan Reuters, saat dia berkunjung ke Myanmar.
Sementara itu, dari dalam negeri sendiri, mantan perdana menteri Mahathir Mohamad memimpin desakan dari kalangan oposisi agar Najib mengundurkan diri.
“Kini tiba waktunya bagi negara ini untuk menuntuk penggantian perdana menteri,” kata Mahathir dalam sebuah jumpa pers, dan dia memimta warga Malaysia melakukan referendum untuk menentukan nasib kepemimpinan Najib.
Najib sendiri telah berkali-kali bertahan menghadapi serangan terhadap kepemimpinannya sejak skandal itu terbongkar 18 bulan lalu. Dia menekan suara-suara berbeda dari dalam partainya United Malay National Organisation (UMNO) dan menggunakan undang-undang mengerikan seperti Undang-undang Penghasutan untuk membungkam suara para aktivis dan oposisi dari pimpinan partai.