INIPASTI.COM, JAKARTA – Ketidakhadiran Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Baswedan di ILC edisi 12 November lalu, banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. Pasalnya, pada penayangan ILC yang mengangkat tema ‘Anies Tak Putus Dirundung Tuduhan’, Karni Ilyas menyatakan telah mengundang Anies dan Ahok. Namun keduanya tidak bersedia hadir.
Gubernur Anies menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang pas untuk menghadiri acara tersebut. Hal itu menurutnya karena yang dibahas adalah mengenai anggaran. Olehnya itu, yang diutus untuk menghadiri acara yang tayang di tvOne itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah, yang juga sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) DKI Jakarta.
“Iya memang. Kan pembahasannya, pembahasan soal anggaran, teknis. Dan saya juga merasa lebih pas, biarkan yang berdiskusi, yang berdebat, karena kan ngomongin saya, biar mereka semua bebas ngomongin apa saja,” jelasnya channel YouTube Deddy Corbuzier yang diposting pada 13 November kemarin.
Dia juga kembali menegaskan bahwa ketidakhadirannya itu agar supaya yang mau mengkritiknya tidak sungkan-sungkan dalam bicara. Karena menurutnya kalau dia berada dalam forum tersebut, akan membuat pembicara tidak leluasa untuk mengkritiknya.
“Yang mau mengkritik juga bebas, kan leluasa. Kalau ada orangnya di situ kan, dilihatin, sambil geleng-geleng,” tambahnya.
Pada kesempatan itu juga, Anies Baswedan blak-blakan tentang Kasus Lem Aibon. Dia mengungkapkan bahwa keanehan rencana anggaran sudah terjadi sejak dulu. Olehnya, saat menemui keanehan tersebut dirinya langsung bertindak dengan membuat aplikasi.
“Saya itu ketemu ini bukan sekarang. Kita ini ketemu begini sejak setahun yang lalu. Jadi kita ini punya pola penyusunan anggaran yang apa saja bisa dimasukkan,” jelasnya.
“Saya mikir, kalau ini kejadian setiap tahun, kenapa tidak dibereskan dari dulu-dulu. Kan ini kejadian tiap tahun. Saya menemukan ini tahun lalu,” tambahnya.
Dia pun menjelaskan penyebab anggaran Lem Aibon mencapai puluhan miliar rupiah. Dia menganalogikan ke dalam rencana gelaran konser.
“Gini nih, ketika menyusun anggaran, contoh nih, kita misalnya mau bikin konser. Sebutlah kita bikin konser 6 kali dalam setahun. Terus diputuskan angkanya 6 miliar. Ini belum disepakati nih, belum dibahas. Nah, di fase itu, orang-orang di (Pemprov,red) DKI harus menterjemahkan dalam bentuk komponen. Misalnya, kalau mau konser itu apa? Panggungnya berapa? Speakernya ada berapa? Microfone-nya berapa? Kursinya berapa? Semuanya harus detail,” urainya.
Semua rencana penyusunan anggaran itu dibuat saat belum diputuskan. Hal itulah yang menurut Anies yang membuatnya menjadi bermasalah.
“Nah ini yang sering jadi masalah. Apa yang terjadi? Karena butuh 6 miliar, yah udah, masukin saja sekarang, sewa kursi saja dulu. Sewa kursi sampai 6 miliar, supaya 6 miliarnya aman,” contohnya.
Menurutnya, hal itu selama ini terjadi karena beberapa faktor, di luar dari belum adanya aplikasi yang bisa mempermudah hal tersebut. Faktor tersebut adalah karena kemalasan dan kelalaian.
“Atau yang kedua adalah itemnya tidak ada. Misalnya, dia mau bikin trotoar, terus trotoarnya jenis yang menyerap air. Ternyata, belum ada di katalog, ya udah masukin saja yang ada. Jadi belum tentu tidak jujur, belum tentu malas,” jelasnya.
(Sule)
