INIPASTI.COM, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa bereaksi atas isu yang berkembang soal kerjasama dengan BPJS kesehatan. Terutama terkait tudingan adanya indikasi ‘bisnis’ dibalik belumnya Pemkab melanjutkan perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS.
Bupati dua periode itu nampak murka atas tudingan yang dinilainya tidak berdasar itu. Kata dia seharusnya statment yang dilontarkan berdasarkan analisis dan terukur, terlebih jika tudingan itu dilontarkan oleh seorang anggota DPRD.
“Jangan asal bicara, jangan asal buang isu. Harus berdasarkan analisis dan terukur. Apa lagi ini anggota DPRD yang mengucapkan, seharusnya lebih paham. Jangan membuat pemerintah seoalah tidak punya kepedulian dan komitmen” tegasnya saat rapat koordinasi dengan Forkopimda, Senin 18 Mei.
Kata dia, publik perlu memahami bahwa putusnya PKS dengan BPJS kesehatan bukan karena unsur kesengajaan Pemkab. Namun, disebabkan adanya kenaikan iuran. Sehingga jika tetap di paksakan membangun PKS dengan BPJS, maka Pemkab akan mengalami devisit sekira Rp. 8 milyar lebih.
Kendati begitu, ia pula menegaskan pelayanan kesehatan terhadap peserta PBI tetap berjalan. Rumah sakit ataupun Puskesmas dilarang menolak pasien.
“Kita tidak boleh membangun perikatan kalau anggaranya belum ada. Sekarang bagaimanapun caranya kami berusaha untuk memperolah anggaran sekira Rp. 8 milyar lebih itu, agar kita bisa kembali menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS kesehatan” jelasnya.
Ditambahkannya, bahwa persoalan BPJS adalah persoalan pemerintah daerah, yang berarti mencakup Pemkab dan DPRD. Sehingga sudah seyogyanya secara bersama mencari solusi penyelesaian.
“DPRD kan bagian dari pemerintah daerah juga. Sehingga sudah semestinya kita secara bersama mencari solusi, tidak malah membuat polemik” pungkasnya.
