Catatan tiga tahun Jokowi-JK:  Infrastruktur, Kemiskinan dan Pajak

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Usia pemerintahan Jokowi-JK memasuki tahun keempat. Banyak pencapaian yang telah dilakukan khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan tol bertambah 560 km, jalan trans Sumatera, trans Papua, pelabuhan dan jembatan, merupakan sebuah prestasi yang tidak pernah dicapai dalam rezim sebelumnya. Namun pembangunan infrastruktur yang menyerap dana besar itu harus mengorbankan berbagai macam pos belanja lainnya.

Konsekuensi utama dari semangat merampungkan pembangunan infrastruktur sebelum 2019, adalah dikorbankannya subsidi energi termasuk BBM dan listrik. Pemerintah telah memotong subsidi energi mencapai 77% dalam periode 2014-2017. Akibat dari hilangnya sebagian besar subsidi energy, maka dapat diduga akan menurunkan konsumsi daya beli masyarakat. Program pemotongan subsidi secara langsung ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan 40% ke bawah. Mereka yang paling merasakan dampak langsung dari berkurangnya subsidi.

Semestinya, pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja. Dengan pembangunan infrastruktur roda ekonomi seharusnya bergerak, karena penyerapan tenaga kerja yang meningkat, industry besi, baja dan semen dalam negeri harusnya bergairah.

Gejalan itulah yang diperlihatkan oleh Marshall Plan, ketika memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang ekonominya hancur karena perang dunia ke-II melalui pembangunan infrastruktur, terbukti efektif dongkrak pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.

Hal yang sama digagas oleh John Maynard Keyness, ia merekomendasikan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur agar segera pulih dari Great Depression tahun 1930-an.

Baca Juga:  Ketika The Professor NA Mencium Tangan Pimpinan Partai

Pilihan pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, industri pengolahan maupun indikator kemiskinan dan ketimpangan. Kalau pembangunan infrastruktur itu benar adanya, maka impaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Hingga pertengahan 2017, proyek infrastruktur Pemerintah tercatat berjumlah 245 proyek. Keberpihakan anggaran untuk membangun infrastruktur pun sangat jelas terlihat. Pada 2014, porsi belanja infrastruktur hanya 8,7% terhadap APBN, angka ini kemudian naik lebih dari 2 kali lipat di 2017 menjadi 18,6%.

Akan tetapi, gencarnya pembangunan infrastruktur nampak kurang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, terutama penyerapan tenaga kerja. Data BPS pada 2016 menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang. Kalau penyerapan tenaga kerjanya kurang optimal maka target untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pembangunan infrastruktur menjadi lebih sulit terealisasi.

Warga Miskin Bertambah

Data kemiskinan per Maret 2017 justru mencatat adanya tambahan penduduk miskin sebesar 6.900 orang dan rasio gini stagnan di 0,39. Upah riil buruh bangunan, yakni upah yang diterima buruh bangunan setelah dikurangi oleh inflasi juga menurun sebesar -1,9% di bulan Juni 2017.

Data ini menunjukkan, kemungkinan besar proyek infrastruktur banyak dikuasai oleh kontraktor besar yang padat modal. Keadaan ini juga semakin menunjukkan adanya ketimpangan serius antara kontraktor kecil dan besar. Akhirnya, pembangunan infrastruktur tidak merembes langsung pada penduduk lokal.

Baca Juga:  Peringati Hari Jadi Ke-16, Bupati Pasangkayu Gelar Zikir Akbar

Konsumsi semen secara nasional periode Januari-Juni 2017 juga tercatat menurun 1,3% dari 29,4 juta ton menjadi 28,9 juta ton. Kondisi pabrik semen sekarang mengalami kelebihan kapasitas karena tidak terserap oleh pasar. Proyek infrastruktur terbukti tidak mendongkrak konsumsi semen. Bukankah hal ini sesuatu yang tidak biasa?

Secara factual dan teoritis, masalah ekonomi Indonesia menjadi sorotan media Internasional seperti: Forbes, Bloomberg hingga The Economist. Mereka mencium adanya ketidakberesan dari pengelolaan ekonomi di era Jokowi-JK. Bahkan dalam edisi terbaru di bulan Oktober 2017, The Economist menuliskan laporan tentang ‘lemahnya perekonomian membuat kondisi politik menjadi potensial tidak stabil dan penuh ketidakpastian’.

Sorotan media-media asing menunjukkan kebenarannya, karena terbukti keadaan ekonomi kita telah memicu ketidakpuasan public terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Survey Indikator Politik Indonesia yang dirilis akhir September 2017 mengungkap bahwa 43% masyarakat merasa kebutuhan pokok saat ini semakin berat dibanding tahun lalu.

Kalau ekonomi hanya tumbuh 5% seperti saat ini dan pembangunan tidak dirasakan rakyat miskin, kegaduhan tersebut berakibat fatal terhadap stabilitas nasional menjelang tahun politik. Belum lagi bicara soal kinerja fiskal. Defisit APBN makin melebar bahkan diproyeksi tembus 2,9% tahun ini.

Itu pun kalau asumsi penerimaan pajak tercapai 100%. Faktanya kondisi penerimaan pajak hingga September 2017 baru tercapai Rp770 triliun atau 60% dari target.

Pajak Intrumen Sebagai Penerimaan pajak tidak pernah sesuai dengan target. Kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp513 triliun membuat pemerintah dan masyarakat khawatir tentang kelangsungan pembangunan nasional.

Baca Juga:  TNI Siap Dukung dan Bantu Tugas Bawaslu

Langkah apa yang harus dilakukan agar pembangungan nasional tetap berlangsung sesuai target pemerintah? Salah satu jalan adalah reschedulling atau atur kembali waktu pembangunan proyek infrastruktur. Presiden sudah melihat sendiri kekhawatiran Menkeu jika proyek 35 ribu MW dilanjutkan.

Kalau terus dipaksakan sementara kapasitas fiskal dan BUMN tidak cukup kuat akibat ke depannya tentu berisiko. Dampak negatifnya bisa bermacam-macam, mulai dari ketidapercayaan investor yang melemahkan investasi dan nilai tukar, pengusaha dalam negeri makin takut dikejar pajak hingga masyarakat jadi menahan belanja.
(*ipc)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.