INIPASTI.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, akhirnya angkat bicara mengenai derasnya dukungan yang mengusulkan dirinya menjadi Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Dasco menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang,” ujar Dasco.
Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, berbagai dukungan politik yang berkembang tetap harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Dasco juga menegaskan bahwa calon yang nantinya diproses MPR merupakan figur yang diajukan langsung oleh Presiden.
Dukungan terhadap Dasco Terus Mengalir
Nama Sufmi Dasco Ahmad semakin mencuat dalam bursa calon pengganti Gibran. Dukungan datang dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra di berbagai wilayah Indonesia.
Beberapa daerah yang menyuarakan dukungan antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Riau, hingga Papua Barat Daya.
Dukungan juga datang dari sejumlah partai politik dan elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi, mahasiswa, serta organisasi buruh.
Para pendukung menilai Dasco memiliki pengalaman politik, loyalitas kepada Prabowo, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik.
Prabowo Ditargetkan Serahkan Dua Nama ke MPR
Sementara itu, MPR RI telah menjadwalkan ulang sidang paripurna untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden pengganti Gibran menjadi 9 Desember 2026.
Berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Dengan jadwal tersebut, Presiden Prabowo ditargetkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 25 November 2026.
Pernyataan Dasco memperlihatkan bahwa meskipun dukungan terhadap namanya terus menguat, keputusan akhir tetap berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Kini, perhatian publik tertuju pada keputusan Prabowo dalam menentukan dua figur yang akan diajukan untuk mengisi posisi wakil presiden yang kosong. (Ipc)










