INIPASTI.COM, Model kebijakan yang diambil pemerintah menghadapi pandemi Covid 19 terkesan teruburu-buru dan tanpa perhitungan matang, akibatnya tidak jarang kebijakan yang terlihat tumpang tindih, dalam kacamata kebijakan publik, lahirnya kebijakan tumpang tindah merupakan buntut dari ketidakmampuan pengambil kebijakan dalam mengenali masalah di lapangan secara tepat sehingga melahirkan rumusan kebijakan publik yang tidak akurat. Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam.
“Ada beberapa contoh yang bisa diambil untuk membuktikan hal ini, misalnya pemerintah melarang kedatangan orang asing tetapi tetap ngotot mendatangkan tenaga kerja asing asal China, selain bertentangan dengan standar penanganan covid 19 tindakan tersebut juga melukai hati masyarakat, saat para pekerja lokal dihimbau bekerja dari rumah, bahkan jutaan dari mereka telah terkena PHK, pemerintah justru membagi jatah pekerjaan kepada para pekerja asing,” Jelas Enal di Jakarta, Sabtu (9/5).
Lanjut Enal “Contoh lainnya pemerintah melarang mudik tapi membolehkan pulang kampung, perbedaan aturan antara kementerian terkait bisa tidaknya ojek online mengangkut penumpang selama masa PSBB,” sambungnya.
Terjadinya tumpang tindih kebijakan menandakan pemerintah tidak sepenuhnya mampu merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan konkrit masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi bingung, institusi pemerintahan di level bawah mengalami kesusahan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat, mereka mengalami kesulitan menerjemahkan kebijakan yang memang terang saling bertolak belakang.
“Pemerintah juga tidak memiliki akurasi data yang tepat, hal ini bisa dilihat dalam kasus bantuan sosial, angka kemiskinan yang melonjak karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan sejak pandemi tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, efeknya bantuan sosial tidak mencukupi untuk semua kalangan yang membutuhkan, daerah tertentu terpaksa memecah satu paket bantuan sembako menjadi dua bahkan tiga,” Terangnya.
Pemerintah semestinya bergerak cepat melakukan pembenahan kebijakan, ada dua hal yang penting dibenahi, yakni perbaikan akurasi data lapangan dan sinkronisasi ulang kebijakan antara lembaga pemerintah.
“Akurasi data dibutuhkan agar masalah dapat dikenali dengan baik, peran akurasi data termasuk vital dalam menentukan rumusan kebijakan, bila data lapangan tidak akurat maka rumusan kebijakan yang dilahirkan pasti keliru,” imbuhnya.
Selanjutnya penting pula memastikan agar kebijakan antara lembaga pemerintah berada dalam satu koridor, dalam praktik tumpang tindih kebjakan antara lembaga kerap terjadi, khususnya saat menghadapi situasi yang menuntut perubahan porsi kebijakan berikut anggarannya secara cepat.
“Penyebabnya setiap institusi pemerintah termasuk di daerah terlanjur memiliki program prioritas serta janji politik yang mesti dipenuhi untuk level pemda, akibatnya terjadi tarik menarik kepentingan, dalam situasi ini dibutuhkan ketegasan presiden untuk merapikan bawahannya,” Tutup Enal.
