INIPASTI.COM, WASHINGTON – Panasnya suhu politik pemilihan presiden di Amerika Serikat, semakin memuncak. Para pejabat Partai Demokrat menggugat calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, di empat negara bagian yang menjadi wilayah ‘pertempuran’, Senin (31/10/2016). Mereka menuduh, Capres kontroversial itu sedang mengganggu polling terhadap calon pemilih minoritas dengan melakukan intimidasi di Pennsylvania, Nevada, Arizona and Ohio.
Dalam tuntutan hukum yang diajukan di pengadilan federal di empat negara bagian tersebut, Partai Demokrat berpendapat bahwa para pejabat pendukung Trump dan Partai Republik melakukan kampanye dengan main hakim sendiri untuk mengintimidasi pemilih. Menurut partai pundukung Hillary Clinton ini, Trump telah melanggar Voting Rights Act 1965 dan undang-undang Ku Klux Klan 1871.
“Trump telah berusaha memajukan kampanye untuk tujuan ‘penindasan terhadap pemilih’ dengan menggunakan mikrofon paling keras di negara ini, meminta pendukungnya terlibat dalam intimidasi yang melanggar hukum,” tulis Partai Demokrat dari negara bagian Ohio dalam pengajuan hukum mereka ke pengadilan. Bahasa yang sama digunakan dalam tuntutan hukum di negara bagian lainnya.
Sejak bulan Agustus lalu, Trump memang telah mendesak pendukungnya untuk memantau lokasi pemungutan suara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penipuan pemilihan. Dia berupaya menutup kota-kota seperti Philadelphia dan St Louis yang memiliki populasi minoritas yang tinggi dari pesaingnya.
Hal itu cukup mengganggu Partai Demoktrat. Saat berkampanye di Ohio, Capres Hillary Clinton mengatakan, Trump berharap dapat mencegah masyarakat minoritas ikut seerta dalam pemilu.
“Seluruh strateginya adalah untuk menekan suara. Karena banyak suara (dari minoritas), akan banyak gangguan,” kata Clinton di Cleveland.
Demokrat juga memprotes Komite Nasional Partai Republik (Republican National Committee – RNC) yang melakukan pemantauan jajak pendapat dan melibatkan organisasi partai nasional negara bagian dalam “pengamanan pemungutan suara”.
Namun RNC menolak mentah-mentah tuduhan itu. Mereka mengatakan tidak terlibat dalam jajak pendapat tetapi bekerja untuk mendukung Trump di daerah lain. “Itu adalah bukti politik. Kami tidak melakukan kesalahan,” kata pihak RNC.
Banyak negara bagian mengijinkan pelaksanaan kampanye dan membiarkan partai-partai politik untuk memantau pemungutan suara, dengan berbagai syarat. Di Pennsylvania, misalnya, pengamat jajak pendapat harus secara resmi disertifikasi oleh dewan pemilu lokal dan pemilih harus terdaftar di daerah di mana mereka bekerja. (Reuters)
