INIPASTI.COM, MAKASSAR- Masyarakat telah terlanjur mengetahui dan menanti kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN). Rencana penghapusan yang akan dilakukan pada 2017 juga telah diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ke Presiden Jokowi. Namun, tiba-tiba muncul kabar bahwa penghapusan UN kini hanya sekadar angan-angan.
Kabar tersebut mencuat dari hasil rapat kabinet. Dewan Pendidikan kota Makassar, Adi Suryadi Culla menyebutkan UN batal dihapuskan. “Dari hasil keputusan rapat kabinet akhirnya Ujian Nasional tetap untuk dilaksanakan dan tidak dihapus,” ujarnya saat ditemui inipasti.com, Minggu (18/12/2016) di Kafe 212, Jalan Boulevard Makassar.
Alasan pembatalan karena UN dinilai penting untuk menunjang kemajuan pendidikan anak didik di sekolah. Walau demikian, UN perlu diimbangi dengan adanya proporsi penilaian. “Saya kira itu penting untuk untuk ujian nasional dan menurut saya mungkin yang harus diikat bagaimana proporsi penilaian itu,” katanya.
Dengan batalnya UN dihapuskan, masih ada beberapa celah yang dapat dimaksimalkan untuk merevolusi mental peserta didik di sekolah. Salah satunya Adi memberikan gambaran pengukuran indeks integritas siswa dengan melihat indeks kejujuran.
Ia mencontohkan, indeks kejujuran dari hasil ujian nasional dapat diukur dari berapa jawaban siswa yang sama. Dengan mengetahui tingkat kejujurannya, otomatis indeks integritasnya dapat diukur.
Bagi Adi penghapusan atau moratorium UN memang tak serta merta dilakukan. Penghapusan UN memerlukan pengganti penunjang nilai kemajuan pendidikan dari siswa yang harus dipikirkan oleh Menteri Pendidikan. Penghapusan dan moratorium UN juga membutuhkan jeda waktu untuk mempersiapkan alternatif parameter untuk menilai kemajuan pendidikan kita.