Didepan KPK, Rangga Minta Kewenangan Pemprov Dilonggarkan Untuk Bantu Masyarakat Kecil

INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Wakil ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga menyampaikan keluh kesahnya kepada tim Korsubgah KPK RI terkait aturan yang pembatasan kewenangan pemerintah provinsi.

Pasalnya, banyak keluhan masyarakat kecil yang tidak bisa diakomodir lantaran terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi. Seperti anggota DPRD Sulsel saat menyerap aspirasi masyarakat selalu dibatasi dengan kewenangan daerah.

Inline Ad

Berbeda dengan anggota DPR RI ketika turun menyerap aspirasi. Kewenangan anggota DPR RI, kata dia seolah-olah tidak dibatasi ketika turun melakukan sosialisasi maupun reses ke Dapilnya.

“Saya hanya mencoba mencoba memberi pertimbangan terhadap fenomena yang ada selama ini dimana Anggota DPR RI dalam menyalurkan bantuan baik berupa fisik maupun bantuan lainnya tidak dibatasi dan tidak dihalangi aturan kewenangan,” katanya.

Baca Juga:  Dewan Kembalikan Randis Ke Pemprov Sulsel 

Sementara DPRD provinsi, menurutnya terlalu banyak pembatasan kewenangan, sehingga dalam menyerap aspirasi masyarakat selalu terkendala dalam hal kewenangan. Sedangkan DPR RI bisa dilonggarkan hingga daerah paling kecil.

“Kita semua berharap dengan kehadiran satgas Korsub Pencegahan dan Kasatgas Korsub penindakan KPK RI dapat menyalurkan informasi dan kondisi tersebut ke Kementerian terkait, karena kita tidak ingin melabrak regulasi sehingga butuh solusi dan kelonggaran terhadap kondisi tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kasatgas Penindakan Djarot KPK RI, menjawab bahwa pihaknya tidak bisa menyampaikan banyak hal terkait hal tersebut karena menurutnya itu bukan menjadi kewenangannya. Akan tetapi dirinya kembali mengingatkan kepada semua anggota DPRD Sulsel untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan.

Baca Juga:  Fraksi DPRD Sepakati Ranperda Kemudahan Investasi di Sulsel

“Intinya tetap harus berhati hati semua dalam bertindak karena setiap tindak pidana korupsi yang merugikan negara pasti ada proses hukum yang berjalan,” tegasnya.

Tambahnya, bahwa adapun langka strategis KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan akan tetapi jika mental manusia lemah maka bisa terjadi sehingga penyebabnya bukan hanya sistem yang lemah tapi mental manusia juga.

(Muh. Seilessy)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.