Oleh : DWI ARIFIN
INIPASTI.COM. Indonesia adalah negara agraris, landasan pembangunan harus dimulai dari pembangunan pertanian. Sebagaimana mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, kurang optimalnya penurunan kemiskinan menunjukkan masih belum optimalnya pembangunan sektor pertanian, masih belum optimalnya upaya untuk mensejahterahkan para petani. Bahkan petani yang seharusnya menjadi handalan utama sebagai produsen beras tercatat sebagai penerima beras miskin terbanyak, ironi petani di lumbung padi.
Persoalan pertanian di Indonesia sepertinya masih belum beranjak dari persoalan kapasitas produksi pertanian, baik dilihat dari kualitas sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Upaya peningkatan produksi pangan pun tidak banyak didorong oleh perubahan teknologi pertanian dan adaptasi inovasi baru, sehingga walaupun produksi pangan meningkat tidak serta merta mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penurunan angka kemiskinan pada tahun 2018 mungkin merupakan kabar gembira secara makro. Angka total penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari periode September 2017 sebesar 10,12 % (26,58 juta jiwa) menjadi 9.82 persen (25,95 juta jiwa). Jika dilihat dari persentase penduduk miskin didaerah perkotaan sebesar 10,14 juta jiwa, sedangkan di wilayah pedesaan mencapai 15,81 jiwa.
Perbandingan persentase tersebut, terlihat jelas bahwa masyarakat pedesaan masih menjadi gudang kemiskinan. Walaupun saat ini pemerintah begitu antusias membangun daerah pedesaan dan daerah pinggiran, misalnya dengan mengucurkan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun (dengan semua polemiknya), tetap saja penurunan persentase kemiskinan di pedesaan terbilang belum signifikan.
Menurut Bustanul Arifin, dalam bukunya “Ekonomi Pembangunan Pertanian”, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengembalikan strategi pertanian kepada khitah yang sebenarnya, dan tentunya strategi ini harus diimbangi dengan pemantauan secara ketat di lapangan.
Memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan. Misalnya jalan desa dan jalan produksi, revitalisasi jaringan irigasi dan drainase yang mendukung proses peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani.
Prioritaskan usaha tani berskala kecil dan menengah atau sistem agrobisnis skala rakyat sebagai subjek utama dalam berbagai program pembangunan, melaksanakan reforma agraria yang bervisi perbaikan aset (tanah) dan penguatan akses informasi, akses pasar, serta akses teknologi maju dan modern, meningkatkan alokasi kepada investasi sumber daya manusia (SDM), terutama di daerah pedesaan. memperbaiki partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengambilan keputusan, termasuk kelompok wanita, meningkatkan peran aktif ekonomi pedesaan berbasis non-usaha tani.
Jika dilihat dari beberapa rekomendasi tersebut, kesuksesan pembangunan pertanian memerlukan integrasi dari semua lintas bidang ilmu, memerlukan interaksi antar sains, teknologi, budaya, sumber daya, infrastruktur, kewirausahaan, bisnis, pasar, kelembagaan, dan dukungan kebijakan. Kegagalan optimalisasi sektor ini pun sesungguhnya juga bisa dilihat dari faktor sukses tersebut. Falsafah Quadruple Helix atau governansi kelembagaan ABGC (academic, business, government, and civil society) perlu menjadi pilihan strategis rasional di masa depan.
Mengenai “Falsafah Quadraple Helix” atau governasi kelembagaan ABGC, terdapat paradok dalam penerapannya di Indonesia, sedangkan akademik para petani biasanya masyarakat yang berumur sudah tua dan pendidikan rendah serta kurangnya kesejahteraan. Aspek bussiness dipertanyakan, bagaimana para petani akan sejahtera apabila para tengkulakpun tetap merajai pasar rakyat. Kesuksesan pembangunan pertanian memerlukan integrasi dari semua lintas bidang ilmu, memerlukan interaksi antar sains, teknologi, budaya, sumber daya, infrastruktur, kewirausahaan, bisnis, pasar, kelembagaan, dan dukungan kebijakan. Kegagalan optimalisasi sektor ini pun sesungguhnya juga bisa dilihat dari faktor sukses tersebut. Falsafah Quadruple Helix atau governansi kelembagaan ABGC (academic, business, government, and civil society) perlu menjadi pilihan strategis rasional di masa depan.
Indonesia negara agraris tetapi sektor pertanian bukan prioritas utama stakeholders. Indonesia kalah dalam produktivitas pertanian dengan Thailand, dahulu Thailand jauh di bawah Indonesia. Berkat rezim Thaksin Thailand mampu bangkit di sektor pertanian, hasilnya saat ini berkebalikan 180 derajat Indonesia import beras dari Thailand. Berdasarkan World Economic Forum, Dubai negara padang pasir tetapi pada tahun lalu mampu membuat teknologi plant cultivation yang tahan berbagai cuaca ekstrem yang dikembangkan di dalam truk bekas. Indonesia sebenarnya tidak kalah, sudah mempunyai konsep pertanian 4.0 namun butuh dukungan penuh dari stakeholders baik dari segi kebijakan maupun tunjangan dana pengembangan. Indonesia negara agraris, untuk mencapai swasembada pangan saja sulit, seharusnya masyarakat punya ambisi besar untuk menjadi The Food Bowl of Asia.
Indonesia sudah mulai membaik dalam bidang pertanian di BPS (badan pusat statistik) inflasi hanya sebesar 0,67%. Indonesia boleh bangga, sektor pertanian menjadi sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), lebih dari 32 % total lapangan kerja di Indonesia bersumber dari sektor pertanian.
*)MAHASISWA EKONOMI PEMBANGUNAN IPB
