DPRD Akan Gunakan Hak Interpelasi, NA: Jangan Dibesar-besarkan

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat melakoni peran dalam Film Jalangkote Rasa Keju (Istimewa)
Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Polemik yang muncul dengan kehadiran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), yang diberikan kewenangan cukup besar. Membuat sejumlah anggota DPRD Sulsel, berencana memanggil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dengan menggunakan hak interplasi yang dimiliki.

Menanggapi hal tersebut, Nurdin Abdullah meminta hal tersebut jangan terlalu diributkan.

“Sudahlah, jangan dibesar-besarkanlah. Kita semua ini bersaudara, kita adalah tim. Tidak usah dibesar-besarkan, inikan pandangan DPRD,” katanya, Selasa (6/11/2018)

Ia pun mengaku sejauh ini semuanya masih on track. Bahkan jika ada permasalahan pihaknya akan membicarakannya bersama. “Kalau ada sesuatu kita bicarakan bersama. Kita bukan termasuk orang yang membangkang,”ujarnya

Nurdin Abdullah menyatakan pihaknya menjadi DPRD sebagai mitra strategis karena memiliki fungsi, legislatif, budgeter dan juga pengawasan.

Baca Juga:  Daerah Ramai-ramai Ajukan Cetak Cepat e-KTP

Seperti diketahui, sejumlah fraksi di DPRD Sulsel mewacanakan memanggil Gubernur Sulsel untuk memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan TP2D yang  berpolemik dan membuat kegaduhan.

Rektor Universitas Patria Artha Bastian Lubis menjelaskan SK Gubernur  yang dikeluarkan untuk TP2D ini sudah melampui kewenangan.

Ia pun menyebutkan, pihaknya telah mengkaji lebih dalam terkait SK tersebut, kalau melihat kewenangan yang diberikan sangatlah luar biasa, mulai dari segi perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Padahal semua itu wewenang pengguna anggaran dan PPTK.

Untuk itu, Pengamat Keuangan Negara ini menyarankan agar SK yang ada minimal di revisi atau lebih baik dicabut saja. Karena akan memberi dampak, terutama dari segi keuangan negara. Karena setia uang keluar harus diminta pertanggung jawaban keuangannya secara  terbuka.

Baca Juga:  Lantik Kepala Daerah Terpilih, Nurdin Abdullah Ingatkan Dua Persoalan Ini

“Dalam aturan, setiap uang yang keluar harus di minta pertanggung jawaban keuangan, secara terbuka. Sedangkan ini harus melalui TP2D dan laporannya tertutup,” ujarnya. Ia pun meminta agar SK yang dikeluarkan  lebih baik dicabut, karena disatu sisi fungsi dari pembentukan awal TP2D yang seharusnya fokus dalam penyusunan RPJMD sdh tidak ada.

(Iin Nurfahraeni)

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.