INIPASTI.COM, MAKASSAR, — DPRD Sulsel mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Sulsel. Pengesahan Ranperda menjadi Perda ini melalui rapat paripurna di DPRD Sulsel, Senin 10 Januari 2022.
Tak hanya Pengesahan Perda Bantuan Hukum, paripurna ini juga mengesahkan kode etik dan Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.
Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Marjono mengatakan sebelumnya Pansus telah melakukan kunjungan terhadap beberapa daerah yang mengimplementasikan perda bantuan hukum seperti Sinjai, Jeneponto, Wajo, dan Bone serta telah melakukan konsultasi ke Kemendagri.
Politisi Partai Gerindra Sulsel ini menjelaskan akses keadilan bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan terkadang tidak memahami mengenai hak-hak mereka, begitu pula bantuan hukum sulit terjangkau karena kurangnya akses terhadap mekanisme formal untuk perlindungan dan pemberdayaan.
“Salah satu peran besar dalam akses keadilan adalah tingginya biaya untuk bantuan hukum sehingga program bantuan hukum merupakan komponen utama dari strategi untuk meningkatkan akses keadilan terhadap masyarakat miskin,” kata Marjono.
Ia mengatakan Perda bantuan hukum ini juga diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011. Serta PP Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum anggaran dari APBD.
Lebih lanjut, Marjono menjelaskan penerima bantuan hukum yang awalnya hanya sebatas masyarakat miskin, namun setelah rapat dengar pendapat sesuai usul dan saran hampir semua organisasi dan lembaga bantuan hukum yang diundang akhirnya Pansus menyetujui untuk memasukkan kelompok rentan sebagai objek penerima bantuan hukum.
“Yang dimaksud masyarakat miskin adalah orang yang tidak memenuhi tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin, sedangkan kelompok rentan adalah kaum perempuan anak-anak penyandang disabilitas, kelompok migran, dan lanjut usia yang berhadapan dengan hukum,” ungkap Marjono.
Dalam kesempatan itu, Irfan AB. selaku ketua Pansus Kode Etik dan Peraturan Tata Beracara BK DPRD Sulsel, membacakan Kode etik yang telah dibahas Pansus dan tim ahli DPRD Sulsel.
Menurut politisi PAN Sulsel ini, DPRD memiliki peran yang strategis pertama secara posisi para legislator sangat rentan terhadap kesalahan. Hal itu karena dalam melekat kekuasaan yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan untuk disalahgunakan.
Inilah penting sebuah kode etik sebagai tata nilai baru dalam demokrasi perwakilan. Kedua sebuah aturan yang mengontrol dalam institusi apapun termasuk institusi politik penting untuk dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi institusi tertentu,” jelasnya.
Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari dan dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Sekprov Abdul Hayat Gani. Usai membacakan Ranperda langsung ditandatangani persetujuan fraksi.
(Muh. Seilessy)
