INIPASTI.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam kebijakan itu salah satunya diatur mengenai investasi minuman beralkohol atau minuman keras (miras).
Melalui kebijakan itu pemerintah membuka pintu untuk investor baru baik lokal maupun asing untuk minuman beralkohol di 4 provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Lalu apakah kebijakan ini akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi?
Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo membantah pembukaan investasi minuman keras akan memberi dampak ekonomi yang besar. Malahan pembukaan investasi miras akan membuat beban ekonomi yang ditanggung negara akibat minuman keras lebih besar.
“Saya kira tidak benar kalau manfaatnya lebih besar dari mudharatnya. Biaya yang dikeluarkan negara akan lebih besar dibanding manfaat ekonominya.” kata Dradjad.
Dradjad menyarankan agar Presiden Jokowi membatalkan pasal-pasal yang membuka kran investasi minuman keras, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal.
Dradjad beralasan peraturan ini mudharat ekonomi investasi miras lebih besar dibanding manfaatnya. “Dan ini bukan pandangan asal saja, tapi berdasarkan riset,” ungkap politikus PAN ini.
Dengan adanya investasi, kata Dradjad, perusahaan tentu ingin mendapatkan keuntungan yang bagus. Sehingga mereka akan mengupayakan agar banyak orang yang mengonsumsi minuman beralkohol. “Supplay akan menciptakan permintaan,” jelas dia.
Kondisi ini akan membuat konsumsi minuman beralkohol meningkat. Sehingga akan ada sekelompok masyarakat yang konsumsi alkoholnya berlebihan. “Ini berdasar pengalaman dari berbagai negara di dunia,” kata Dradjad.
Berdasar studi tahun 2010 di Amerika Serikat disebutkan pertama, satu dari enam orang di AS yang minum, masuk dalam kategori minum minuman beralkohol dalam kategori berlebihan.
Kedua, dengan kondisi tersebut biaya dari minum minuman keras ini, pada 2010, di AS mencapai 249 miliar US dolar. Atau sekitar 2 dolar 5 Sen per minuman. “Ini biaya yang ditanggung dari efek buruk minuman keras ke perekonomian. Kalau dipresentasikan ke PDB AS jatuhnya 1,66 persen dari PDB,” papar Dradjad.
Pemborosan terbesar itu, kata Dradjad, disebabkan karena hilangnya produktivitas sebesar 72 persen, 11 persen karena biaya kesehatan, 10 persen untuk penegakkan hukum kejahatan yang disebabkan alkohol, 5 persen terkait kecelakaan kendaraan bermotor akibat alkohol.
“Angka-angka ini masih perkiraan rendah. Padahal para peneliti memperkirakan angkanya bisa lebih mahal lagi. Ini penelitian resmi yang dimuat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Pemerintah AS (CDC),” kata ekonom senior INDEF tersebut.
Selain studi itu, Dradjad juga menyebut adanya studi lain yang menunjukkan hal yang sama. Studi yang ditulis Montarat Thavorncharoensap, menyebutan 20 riset di 12 negara menyebutkan, beban ekonomi dari minuman beralkohol adalah 0,45 persen hingga 5,44 persen dari PDB.
Jika angka ini disimulasikan di Indonesia dengan hanya menerapkan angka yang dipakai di AS yaitu 1,66 persen maka hasilnya sudah tinggi. Dijelaskannya, PDB Indonesia pada 2020 adalah Rp.15.434,2 triliun jika dikalikan 1,66 persen maka hasilnya adalah Rp. 256 triliun.
“Jadi kalau kita asumsikan tidak setinggi 5,44 persen, tapi hanya 1,66 persen saja, sama seperti AS, hasilnya biaya ekonomi yang harus ditanggung Indonesia karena minuman keras mencapai Rp.256 triliun. Pertanyaan saya, apakah investas miras akan menghasilkan Rp.256 triliun?. Saya tidak yakin itu,” ungkapnya.
Berdasarkan beberapa riset yang dipaparkan Dradjad, biaya ekonomi yang diakibatkan Miras akan jauh lebih besar dari manfaatnya. “Jadi karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, pembukaan investasi miras lebih baik dibatalkan.” kata Dradjad.
