INIPASTI.COM, JAKARTA- Kepala Subbidang Data Sosial Ekonomi Kementerian Pertanian, Dr Ana Astrid mengatakan pengamat ekonomi Faisal Basri tidak memahami alias gagal paham tentang Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani. Faisal Basri mengatakan anjloknya kesejahteraan petani, bisa dilihat dari turunnya indeks nilai tukar petani (NTP) yang menghitung rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
“Ini pemahaman yang gagal dan keliru sehingga menyesatkan masyarakat. Yang benar itu adalah penurunan nilai tukar petani (NTP) pada November 2016 adalah fenomena bulanan pada beberapa subsektor dan biasanya pada Desember akan meningkat lagi,” kata Ana di Jakarta, Selasa (6/12/2016).
Ana menerangkan menganalisis kesejahteraan petani jangan terpaku pada satu indikator NTP saja. Indeks harga berfluktuasi secara harian dan bulanan, dengan begitu untuk melihat kemampuan daya beli petani semestinya tidak hanya membandingkan NTP waktu sesaat sebulan, tetapi juga lihat Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam kurung waktu panjang. Harus diakui, secara keseluruhan NTP November 2016 memang sedikit turun, namun hal tersebut merupakan fenomena bulanan pada beberapa subsektor.
Lebih lanjut, Ana menurutkan untuk melihat kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya, analisisnya menggunakan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Tercatat, NTUP seluruh subsektor positif di atas 100. NTUP pada 2015 sebesar 109,38 dan rerata 2016 sebesar 109,86. NTUP ini meningkat dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun.
“Untuk itu, Saudara Faisal Basri pastinya sebagai pengamat ekonomi jika benar-benar menganalisis secara objektif, tentunya sangat paham, kesejahteraan petani bukan hanya dilihat dari NTP dan NTUP, tapi dilihat juga dari tingkat kemiskinan di perdesaan,” lanjutnya.
Ana menyampaikan, berdasarkan Data BPS, penduduk miskin di perdesaan Maret 2016 sebanyak 17,67 juta jiwa turun 0,22 juta jiwa dibandingkan dengan September 2015. Sebelumnya periode September 2015 jumlah penduduk miskin di perdesaan 17,89 juta jiwa turun 46.000 dari 17,94 juta jiwa pada Maret 2015.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di pedesaan diukur rasio gini atau indeks gini data BPS. Gini rasio di perdesaan Maret 2016 sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding rasio gini Maret 2015 sebesar 0,334 dan menurun 0,002 poin dibanding rasio September 2015 sebesar 0,329.
“Ini kan menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di desa semakin kecil. Jadi, sangat disayangkan pernyataan Faisal Basri yang tidak mampu membaca data yang sudah sangat jelas sehingga dia tidak mengerti apa saja keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian Indonesia selama ini. Mungkin dia sudah pikun,” kata Ana.
