INIPASTI.COM – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tidak mencerminkan kualitas dan etika prajurit.
Moeldoko merupakan Panglima TNI sebelum Gatot. Moeldoko menjabat saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden.
Dilansir di laman CNN, “Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau [Moeldoko] lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit,” kata Gatot seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3/21).
Apa yang dilakukan Moeldoko itu, kata Gatot, bukan representasi seorang prajurit yang selalu memegang teguh demokrasi serta bersikap sesuai moral dan etika prajurit.
Gatot sendiri mengaku sempat tidak percaya ketika Moeldoko, yang merupakan atasan dan seniornya di TNI, bermanuver demikian dalam kisruh Partai Demokrat.
Gatot juga sempat tidak yakin Moeldoko mau menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat yang ditetapkan oleh KLB di Deli Serdang pada 5 Maret. KLB itu disebut ilegal oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah pakar hukum.
“Bukan apa-apa hanya karena hampir saya tidak percaya bahwa akan kejadian dan beliau mau. Logika berpikir saya, saya tidak menduga. Mengapa, karena beliau adalah senior saya di akademi militer, beliau juga ikut membentuk saya,” kata Gatot.
“Dengan seluruh atribut (prajurit) yang melekat, hingga ikut KLB dan terima didaulat sebagai Ketua Umum sangat susah bagi saya menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu,” lanjutnya.
Diketahui, KLB itu diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
Moeldoko menerima kepercayaan yang diberikan oleh KLB. Sementara itu, Jhoni Allen Marbun didapuk sebagai sekjen, sementara Marzuki Alie dipercaya menjabat ketua dewan pembina.
Sementara itu, DPP Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. Berdasarkan AD/ART, KLB seharusnya diinisiasi oleh DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi.
Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Partai Demokrat dan Indonesia berkabung lantaran demokrasi telah mati. Dia bicara demikian menyikapi gerakan yang ingin mengambilalih kepemimpinan DPP Demokrat (syakhruddin)
